USAI Rumahnya Digeledah KPK, Vita Ervina Politikus PDIP Diperiksa Kasus Korupsi SYL, Tersangka Baru?

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Vita Ervina diperiksa KPK terkait kasus Syahrul Yasin Limpo. 

Politisi PDIP ini diperiksa pada Selasa (28/11/2023). 

Sebelumnya, rumah Vita Ervina digeledah KPK pada, Rabu (15/11/2023).

Penggeledahan ini dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan yang turut menjerat mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

"Benar, tim penyidik KPK telah lakukan penggeledahan rumah dinas anggota DPR dimaksud. Terkait perkara dugaan korupsi tersangka SYL dan kawan-kawan," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (16/11/2023).

Dari penggeledahan itu, KPK berhasil mengamankan sejumlah bukti. Bukti-bukti tersebut diduga punya kaitan dengan kasus korupsi di Kementan.

"Dari penggeledahan diperoleh catatan dokumen dan juga bukti elektronik. Segera disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara tersebut," ujar Ali Fikri.

Sekarang, Vita diperiksa dengan status masih sebagai saksi dalam kasus korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Vita Ervina (Anggota DPR RI Komisi IV)," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Dikatakan Ali, Vita Ervina telah hadir di gedung KPK pukul 10.30 WIB.

Saat ini Vita Ervina sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

Selain Vita Ervina, tim penyidik KPK juga memanggil saksi lainnya.

Yaitu Suwandi, Dirjen Tanaman Pangan; Prihasto Setyanto, Dirjen Hortikultura; Zulkifli, Karo Organisasi dan Kepegawaian; Merdian Tri Hadi, Sespri Sekjen; dan Atik Chandra, Direktur PT Indo Raya Mitra Persada 168.

Baca juga: Spesifikasi Vivo Y12 Terbaru Versi 2023, Fast Charging 15W Desain Lebih Modern dan Elegan

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Polres Labuhanbatu Patroli Skala Besar

Syahrul Yasin Limpo dijerat tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Politikus Partai NasDem itu dijerat bersama dua pejabat Kementan lain, yakni Direktur Mesin dan Alat Pertanian Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.