PAKAI Topeng V For Vendetta, Mahasiswa Singgung Politik Dinasti: Rezim Ugal-Ugalan Sepanjang Sejarah

TRIBUN-MEDAN.com - Puluhan mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar unjuk rasa dengan tema 'Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM'.

Mereka memakai topeng V for Vendetta di lapangan STIE AMKOP Jl Pandang Raya, Makassar, Minggu (17/12/2023). 

Dihadiri mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya Mimbar Demokrasi Mahasiswa Makassar ini mengangkat tema 'Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM'.

Sejak dimulai pada pagi hingga sore hari, yang menarik perhatian yakni kemunculan V for Vendetta.

Yah topeng V for Vendetta mayoritas dipakai oleh para peserta yang menghadiri Mimbar Demokrasi di Makassar ini.

Diketahui V for Vendetta merupakan film hollywood yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama.

V for Vendetta menceritakan tentang seseorang yang berinisial "V" yang berjuang untuk menghancurkan rezim pemerintahan otoriter di Inggris.

Baca juga: TERKAIT Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, Bawaslu RI: Berpotensi Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Baca juga: NAHAS! Ibu dan Anak di Bogor Tewas Ketimpa Truk Tambang, Tubuh Remuk, Sepeda Motor Ringsek

Pemeran utama dalam film ini diperankan oleh Clive Ashborn yang berperan sebagai Guy Fawkes.

Tuntutan Mahasiswa di Mimbar Demokrasi Makassar

Menyikapi kondisi politik dan demokrasi belakangan ini, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) mengadakan Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP pada Minggu (17/12/2023).

Mimbar demokrasi ini mengangkat tema perlawanan "Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM" yang disajikan dalam bentuk Panggung Rakyat.

Kegiatan ini melibatkan 12 kampus terkemuka di Makassar, dengan peserta tidak hanya terdiri dari mahasiswa, melainkan juga melibatkan sopir angkot, petepete, tukang becak, pengendara bentor, komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.

Menurut Aspar Muin, salah satu inisiator gerakan tersebut, Mimbar Demokrasi adalah respons terhadap situasi demokrasi di Indonesia yang semakin terguncang oleh kekuasaan rezim Jokowi.

"Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, dimana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Cawapres" ungkap Aspar.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik yang telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian UU No.7/2017 tentang Pemilu dinilai upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres.