Tak Terima Mahfud MD Sebut Banyak BUMN Korupsi Era Jokowi, Stafsus Erick Thohir Balas Tudingan

Mahfud menjelaskan komitmen untuk memperbaiki BUMN bermasalah tersebut berdasarkan atas banyaknya kasus korupsi di BUMN selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang infrastruktur.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024.

Ketiganya akan menjalani masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: NASIB Pasien di Palembang, Tangannya Membusuk Usai Diinfus, Rumah Sakit Tak Mau Tanggung Jawab

Baca juga: Diam-Diam Datangi Kekasih Beri Kejutan, Wanita Ini Terkejut Pergoki Pacar dan Sahabat Bercinta

Menanggapi tudingan tersebut Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara.

Arya Sinulingga merespons pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut banyak terjadi korupsi di BUMN, sehingga membuat banyak perusahaan pelat merah berakhir kolaps atau bangkrut, terutama sektor infrastruktur.

Terkait hal itu, Arya mengatakan, pihaknya menerima masukan dari Mahfud terkait kondisi BUMN.

Kendati begitu, dia menepis kabar bahwa semua BUMN yang membangun infrastruktur dalam kondisi kolaps.

Dia menyebutkan, Mahfud yang saat ini juga bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tentu mengetahui upaya pembenahan BUMN yang sedang dilakukan.

"Perlu kami luruskan, Pak Mahfud kan bagian dari kabinet juga, kalau mengatakan semua kolaps BUMN infrastrukturnya, kan Pak Mahfud tahu itu enggak bener," ujar Arya kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Ia menuturkan, dalam 4 tahun terakhir alias selama masa jabatan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, telah gencar dilakukan program bersih-bersih BUMN.

Baca juga: Sebelum Bupati Labuhanbatu Diciduk KPK, Ada Tukang Siomay Ber-HT di Seputaran RSUD Rantauprapat

Baca juga: SOSOK Ella Pegawai BUMN yang Dituding Jadi Pelakor, Kini Ngamuk ke Istri Sah, Muncul Korban Lain

Sejumlah kasus korupsi pun telah diungkap dan diproses ke pengadilan hingga berakhir putusan hukum.

Dalam hal kondisi BUMN Karya, ia mencontohkan seperti pada kasus PT Waskita Karya (Persero) Tbk, persoalannya terjadi sejak 2012 ketika perusahaan melepas sahamnya ke publik atau initial public offering (IPO), di mana perusahaan banyak melakukan investasi yang tidak benar.

Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Erick bergabung dengan Kementerian BUMN pada 2019.

Oleh sebab itu, upaya pembenahan BUMN-BUMN Karya pun sedang dilakukan Kementerian BUMN saat ini.