Viral Kabid SMP Ajak Guru Pilih Capres Nomor Urut Dua, Bobby Nasution dan Kadisdik Medan Buka suara

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Wali Kota Bobby Nasution mengatakan, terkait video Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas pendidikan Andy Yudhistira diduga mengajak para guru untuk memilih pasangan Calon Presiden nomor urut dua sedang dalam tahap proses pemeriksaan di Inspektorat Kota Medan.

Dijelaskan Bobby Nasution, ia juga sudah memerintahkan pihak inspektorat untuk menindaklanjuti video viral tersebut.

Diterangkan Bobby Nasution, saat ini permasalahan tersebut sudah dibahas di internal Pemko Medan.

"Terkait video guru kemarin, pihak yang bersangkutan kemarin sudah dipanggil inspektorat dan saat ini kasusnya masih di dalami lebih lajut," jelasnya, Rabu (17/1/2024).

Dikatakan Bobby, Bawaslu Medan juga sudah datang ke Dinas Pendidikan dan memeriksa Kabid SMP tersebut

"Bawaslu kemarin sudah ke Kantor Disdik Medan. Hari ini yang bersangkutan akan dipanggil," ucapnya.

Ditanya apakah tindakan yang dilakukan Kabid SMP Medan ini tindakan pribadi atau ada yang mengarahkan, Bobby Nasution tidak menjawab secara gamblang.

"Sudah saya sampaikan kalau kami dari Pemko Medan sepakat untuk netral terhadap pemilihan Capres mendatang," ucapnya.

Mantu presiden ini juga mengaku, secara internal ia sudah sering mengingatkan ASN untuk bersikap netral.
"Sudah sering saya sampaikan secara internal ASN haru Netral. Selebihnya apapun kejadiannya itu menjadi tanggung jawab penuh pimpinannya,"ucapnya.

Bobby Nasution juga memastikan akan ada sanksi untuk ASN yang melanggar aturan-aturan pemerintahan.

"Kalau sanksi pasti dari internal. Tapi kita harus menunggu hasil inspektorat," jelasnya.

Bobby menegaskan, selama ini ia tidak pernah memberikan sanksi secara semena-mena terhadap ASN yang melanggar aturan.

"Selama ini juga seluruh ASN jika ada yang melanggar, saya tidak pernah mau ambil tindakan yang semena-mena. Selalu menunggu hasil inspektorat.

Kecuali, kaya Bobby, ASN pemko Medan terbukti korupsi dan melakukan tindakan kriminal.

"Tapi untuk hal-hal seperti ini, perlu di dalami lagi kasusnya. Sehingga kita harus menunggu hasil inspektorat selesai," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Benny Sinomba Siregar membenarkan adanya video tentang Kabid SMP yang mengajak untuk memilih Paslon Presiden nomor urut dua.

Namun, kata Benny, perkumpulan tersebut bukan untuk khusus mengajak sejumlah guru agar memilih paslon nomor urut dua.

"Jadi itu kronologinya begini, Kabid SMP ini sedang mengadakan sosialisasi persiapan rekrutmen PPPK tahun 2024. Namun memang ada dialog-dialog kecil tentang Paslon sesuai yang ada di video viral tersebut," ucapnya.

Dikatakan Benny, video viral tersebut hanya video potongan-potongan saja dan tidak seperti dibayangkan kawan-kawan yang menceritakan khusus Pilpres.

"Tapi sudah kita lakukan pemeriksaan bahkan Inspektorat sore kemarin diperiksa. Dan hari ini yang bersangkutan sudah di bawaslu," jelasnya.

Untuk lokasi video ini, kata Benny ada di Sekretariat PGRI. Namun untuk siapa saja dalam video itu, Benny belum mendapatkan laporan lebih lanjut.
"Memang betul dalam video itu yang berbicara Sekretariat PGRI. Tapi apakah itu guru PNS atau bukan saya belum dapat informasi lanjutan. Tapi sebagian besar pasti anggota PGRI," ucapnya.
Dikatakan Benny, pihak yang bersangkutan mengatakan, pihaknya tidak membahas secara spesifik terkait Paslon nomor urut 02 tersebut.

"Untuk jumlah guru ataupun apakah yang bersangkutan berbicara mengenai Paslon setelah atau sebelum acara itu spesifiknya kita tunggu hasil Inspektorat," ucapnya.

Benny juga membantah, yang bersangkutan disuruh oleh pihak-pihak tertentu untuk membahas Paslon nomor urut dua tersebut

"Tidak disuruh. Karena gini sama seperti kita ngomong-ngomong di warung kopi saja. Sehingga tidak terpola percakapan itu," ucapnya.

Untuk status jabatan Kabid SMP tersebut, Benny menunggu arahan lanjutan dari Wali Kota Medan.

Disinggung dalam video itu setiap PGRI harus mengirimkan tujuh orang untuk membahas Paslon nomor urut dua, Benny mengaku baru mendengar hari ini.

"Wah kalau itu saya baru dengar hari ini. Karena video itupun terpotong dan tidak semua video itu masuk. Malah video tentang rapat PPPK itu tidak masuk. Tapi selebihnya kita tunggu hasil inspektorat," jelasnya.(cr5/tribun-medan.com)