Pasien Beberkan Kronologi terkait Petugas Puskesmas Tebingtinggi Ngamuk karena Kartu BPJS

TRIBUN-MEDAN.com - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang pegawai puskesmas ngamuk ke pasien yang hendak berobat.

Keributan itu diduga karena si pasien tidak bisa berobat karena tidak membawa kartu BPJS.

Diketahui, pasien yang hendak berobat tersebut bernama Abdullah Sani Hasibuan yang merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tebingtinggi.

Kepada Tribun Medan, ia mengisahkan kronologi keributan tersebut.

"Itu kejadiannya, Kamis (18/1/2024) pagi. Dari subuh saya udah muntah-muntah, entah asam lambung naik. Kemudian isteri saya ngajak berobat ke Puskesmas Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi," katanya kepada Tribun Medan, Minggu (21/1/2024).

Sani mengatakan, ia dan isterinya datang ke Puskesmas Tanjung Marulak sekitar pukul 08.30 WIB untuk berobat. 

Ia membawa kartu berobat yang dikeluarkan oleh puskesmas tersebut dan KTP.

Ia memang mengakui, jika dirinya tidak membawa kartu BPJS ke puskesmas tersebut.

Meski begitu, dirinya tetap yakin bisa berobat karena sebelumnya ia pernah mengurus kacamata di Puskesmas Tanjung Marulak itu.

"Jadi saya langsung duduk di poli. Isteri saya yang ke loket pendaftaran untuk berobat di Puskesmas itu. Tiba-tiba isteri saya bilang, gak bisa berobat kalau gak pakai Kartu BPJS. Terus saya bilang, KTP kan ada. Pakai itu (KTP) kan juga bisa berobat," ujarnya.

Mengetahui dirinya tidak bisa berobat, Sani kemudian mendatangi loket pendaftaran dan menanyakan perihal alasannya.

Hanya saja, setelah ditanyakan, petugas pendaftaran puskesmas tetap tidak mengizinkan dirinya berobat.

"Dia (petugas pendaftaran) bilang, gak boleh (berobat) pak. Terus kubilang, KTP ku ada, kartu berobat ku ada, terus kok gak bisa berobat? Gak tahulah entah dia sudah gondok atau gimana, makin ngegas dia," ucapnya.

"Saya juga makin sakitkan, akhirnya terpancing juga. Ya, saya akui, saya bilang ke petugasnya, 'Kepala kau lah'. Saya bilang gitu. Terus petugasnya ngamuk, pulpen dicampakkannya, pokoknya mengamuk lah," kata Sani lagi.

Karena emosi, Sani pun pergi keluar puskesmas dan beranjak pulang bersama sang isteri. Dirinya yang seorang wartawan kemudian turut memviralkan kejadian yang dialaminya tersebut.

Sani juga mengatakan, pasca viral, dirinya diundang oleh Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi untuk mediasi bersama petugas Puskesmas Tanjung Marulak tersebut, pada Senin (22/1/2024).

"Ya saya ada diundang untuk mediasi. Ya, saya berharap kejadian serupa tidak terulang lagi bagi fasilitas kesehatan di manapun. Saya bukan mencari-cari kesalahan. Soalnya sudah banyak juga yang mengadu, kalau pelayanan kesehatan di Tebingtinggi ini agak berantakan," ujarnya.

"Kenapa saya tidak bisa berobat? Saya bawa KTP, saya juga bawa kartu berobat yang dikeluarkan oleh puskesmas itu. Ya jangan terulang lagi lah kejadian seperti itu," ucapnya lagi.

Kepala Puskesmas di Tebingtinggi Angkat Bicara Soal Anggotanya Tolak Warga Tanpa BPJS

Kepala Puskesmas Tanjung Marulak di Kota Tebingtinggi, dr Kurniadinata angkat bicara soal adanya video viral yang memperlihatkan pegawainya menolak pasien yang tak memiliki BPJS Kesehatan. Video tersebut pun viral di media sosial dan mengundang amarah netizen.

Dihubungi reporter Tribun-Medan.com, Minggu (21/1/2024), dr Kurnia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya sedang rapat. Setelah mendengar kabar, dirinya pun memintai keterangan pegawainya soal aksi penolakan warga tanpa BPJS Kesehatan tersebut.

"Jadi setelah dimintai keterangan, ternyata warga tersebut hanya membawa kartu berobat. Beliau tidak punya kartu BPJS dan tidak bawa KTP. Tidak seluruhnya seperti video yang beredar," kata dr. Kurnia.

Padahal menurut Kurnia, bila yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, layanan kesehatan tetap bisa diterima asal membawa KTP untuk meyakinkan tenaga kesehatan mengambil langkah medis. Sebab untuk melakukan tindakan diperlukan identitas yang jelas.

Diterangkan Kurnia, dengan adanya kartu identitas, pihaknya bisa melihat apakah penyakit pasien/warga menular atau membutuhkan penanganan serius.

Selain itu puskesmas bisa meyakinkan bahwa warga yang diperiksa sesuai dengan identitas, bukan untuk orang lain.

"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP. Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya.

"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut. Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ratama Saragih yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan seharusnya puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan. Kepala puskesmas seharusnya lebih peka dengan kondisi seperti ini yang kapan pun bisa terjadi.

"Seharusnya caranya lebih santun lagi ya. Jangan mengedepankan emosional. Paling tidak pegawai mengkonsultasikan ke kepala puskesmanya untuk mengambil tindakan. Nah ketika ibu itu konsultasi jadi kapusnya ini memberikan dispensasi, keringanan. Ini untuk menghindari malpelayanan publik," kata Ratama.

Bila warga tidak membawa KTP, seharusnya puskesmas lebih bijak lagi. Apalagi Puskesmas Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan ini memiliki akreditasi yang unggul dibanding puskesmas lainnya di Tebingtinggi.

"Kan sudah akreditasi, harusnya lebih bijak untuk hal seperti ini. Misalkan gak bawa KTP, ya dibantu menjeput. Atau hanya perlu difoto oleh keluarga di rumah atau seperti apa," pungkasnya

(cr12/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter