KRONOLOGI Pegawai Puskesmas di Tebingtinggi Ngamuk Diduga Tolak Pasien Lantaran Tak Bawa Kartu BPJS

Dirinya yang seorang wartawan kemudian turut memviralkan kejadian yang dialaminya tersebut.

Sani juga mengatakan, pasca viral, dirinya diundang oleh Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi untuk mediasi bersama petugas Puskesmas Tanjung Marulak tersebut, pada Senin (22/1/2024).

"Ya saya ada diundang untuk mediasi. Ya, saya berharap kejadian serupa tidak terulang lagi bagi fasilitas kesehatan di manapun. Saya bukan mencari-cari kesalahan. Soalnya sudah banyak juga yang mengadu, kalau pelayanan kesehatan di Tebingtinggi ini agak berantakan," ujarnya.

"Kenapa saya tidak bisa berobat? Saya bawa KTP, saya juga bawa kartu berobat yang dikeluarkan oleh puskesmas itu. Ya jangan terulang lagi lah kejadian seperti itu," ucapnya lagi.

Kepala Puskesmas Angkat Bicara

Kepala Puskesmas Tanjung Marulak di Kota Tebingtinggi, dr Kurniadinata angkat bicara soal adanya video viral yang memperlihatkan pegawainya menolak pasien yang tak memiliki BPJS Kesehatan. Video tersebut pun viral di media sosial dan mengundang amarah netizen. 

Dihubungi reporter Tribun-medan.com, Minggu (21/1/2024), dr Kurnia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya sedang rapat.

Setelah mendengar kabar, dirinya pun memintai keterangan pegawainya soal aksi penolakan warga tanpa BPJS Kesehatan tersebut. 

"Jadi setelah dimintai keterangan, ternyata warga tersebut hanya membawa kartu berobat. Beliau tidak punya kartu BPJS dan tidak bawa KTP. Tidak seluruhnya seperti video yang beredar," kata dr. Kurnia. 

Padahal menurut Kurnia, bila yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, layanan kesehatan tetap bisa diterima asal membawa KTP untuk meyakinkan tenaga kesehatan mengambil langkah medis. Sebab untuk melakukan tindakan diperlukan identitas yang jelas. 

Diterangkan Kurnia, dengan adanya kartu identitas, pihaknya bisa melihat apakah penyakit pasien/warga menular atau membutuhkan penanganan serius. 

Selain itu puskesmas bisa meyakinkan bahwa warga yang diperiksa sesuai dengan identitas, bukan untuk orang lain.

"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP. Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya. 

"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut. Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya. 

Sementara itu, pengaman kebijakan publik yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan seharusnya puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan.