TERKAIT Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Menko Polhukam, Gibran: Apakah Sudah Mundur?

"Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar Mahfud beberapa waktu lalu.

Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Namun, hingga saat ini pengunduran diri itu belum dilakukan. Ia mengungkap ada beberapa alasan. "Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusat. Kemarin, ditambah lagi, Wali Kota pun tidak harus mundur," jelasnya.

Jokowi pun sudah mendengar kabar tersebut. Dia sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari kabinet. "Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun telah buka suara soal Mahfud ingin meninggalkan jabatan Menteri.

Menurut Ketua Umum Golkar itu, keputusan mundur tidaknya nantinya menjadi hak prerogatif presiden. "Ya kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD. Tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif pak presiden jadi itu supaya clear aja," kata Airlangga.

Baca juga: CAWAPRES Cak Imin Curhat Ada Saudaranya di Jawa Timur Menolak Mendukungnya, Singgung soal Uang

Hasto: Menteri PDIP Siap Angkat Koper, tapi Ibu Mega Imbau Pentingkan Stabilitas Pemerintahan

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, jajaran menteri dari partai berlambang banteng moncong putih itu sudah ada yang menyatakan siap mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju. 

Namun, keinginan itu ditahan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena ia tak ingin stabilitas nasional terganggu karena menteri-menteri mundur dari kabinet. 

"Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan 'Kami sudah siap angkat koper', tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," kata Hasto kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik," ungkapnya.

Hasto menyatakan partainya mengutamakan stabilitas nasional di atas segalanya. Oleh sebab itu, para menteri dari PDIP diharapkan bekerja maksimal untuk membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," ujarnya.

Menurutnya, kerja nyata terhadap rakyat tidak boleh terganggu karena adanya sebuah Pemilu 2024.

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu kan sudah biasa kita ikuti, setiap lima tahun. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu," katanya.

Ia mengingatkan bahwa menteri itu sudah diangkat sumpahnya untuk bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia.