Bukan Kader PDIP, Kenapa Menkeu Sri Mulyani Bertemu Megawati Saat Gencar Isu Menteri Tak Nyaman?

Ujang membeberkan alasan kenapa Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet.

"Karena Sri Mulyani ditunjuk langsung oleh Presiden, dia menteri Profesional, bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Kalau Pak Basiki dulu juga dari profesional, ditunjuk oleh Jokowi walaupun saat ini punya KTA PDIP," ungkap Ujang.

"Jadi saya melihat itu hanya isu, kalau profesional itu sulit untuk mundur, kecuali dari Partai. Kalau partai bisa, partainya mencabut bisa mundur," sambung dia.

Ujang juga menyakini bahwa Sri Mulyani dan Bssuki tidak akan mundur karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban negara.

Sehingga, dia berharap seluruh menteri yang berada di Kabinet bisa menjalani tugasnya hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

"Saya meyakini tidak akan mundur karena, ini bukan persoalan Jokowi, ini persoalan tanggungjawab kepada negara, ketika menteri diberikan tanggung jawab hingga Oktober 2024, dijalani dengan senang hati. Dengan tanggung jawab hingga tuntas dan akhir," katanya.

"Jadi saya menganalisa, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur," jelas Ujang.

Baca juga: Cara Cek Daya Tampung di 76 PTN untuk Daftar SNBP 2024 beserta Linknya

Baca juga: LIVE STREAMING Debat Terakhir Capres 2024 Pukul 19.00 WIB Hari Ini

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDIP yang berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur pasca calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD lebuh awal mundur kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mencontohkan perlakuan yang dialami Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

Padahal, Risma yang kader PDIP itu menaruh perhatian dan memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," jelas Hasto.

Berbeda dengan situasi saat ini, lanjut Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan unsur politisasi dan elektoral.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam kampanye akbar bersama ribuan warga di Lampung, Minggu (28/1/2024).