Setelah Digitalisasi, Pengendalian Inflasi di Sumut Semakin Baik, Berikut Alasannya

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin optimistis adanya transformasi digital diberbagai bidang bisa dilakukan pengandalian inflasi.

"Transformasi digital diyakini mampu memperkecil berbagai hambatan pada bidang perdagangan, pemerintahan dan lain-lain," ujarnya di acara Focus Group Discussion (FGD) Strategi Transformasi Digital Guna Pengendalian Inflasi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (2/2/2024).

Ia menambahkan, berdasarkan data East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) pada 2023 daya saing digital Sumut meningkat jadi 5,7 poin (43,9) dibandingkan 2022 yang hanya 38,2 persen.

Baca juga: Rapat Bersama KONI Sumut, Pj Gubernur Sumut Minta Adanya Restrukturisasi Pengprov Cabor

Menurutnya, kenaikan angka ini membawa Sumut naik peringkat dari posisi 13 menjadi posisi 10.

“Ada 9 pilar yang diukur, perubahan signifikan Sumut ada di regulasi dan kapasitas Pemda, naik 17,1 poin setelah kita berhasil mendigitalisasi beberapa layanan publik. Seperti pembayaran pajak, pembuatan izin, UMKM dan lainnya,” kata Hassanudin.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada bidang kewirausahaan dan produktivitas, usai Sumut menggelar program fast track digital untuk 1.000 UMKM.

Selain itu, Sumut juga mengimplementasikan digitalisasi di bidang pertanian.

Dimana komoditas pertanian seperti cabai, bawang merah, beras dan lainnya sering menjadi penyebab meningkatnya inflasi.

“Dari banyak penelitian digitalisasi keuangan memiliki hubungan signifikan dengan inflasi. Oleh karena itu, kami concern dengan hal ini, melihat trend inflasi kita di mana sektor pertanian berandil besar pada inflasi maka intervensi digital di sektor pertanian sangat diperlukan,” ujar Hassanudin.

Hassanudin menambahkan, upaya-upaya berdampak signifikan pada inflasi Sumut yang terkendali di akhir tahun 2023.

Inflasi Sumut pada November 2023 sebesar 3,20 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional (2,86 persen).

Dan di Desember menurun ke angka 2,25 persen (yoy), lebih rendah dari nasional (2,61 persen).

“Kita juga melakukan intervensi langsung seperti saat gejolak harga beras di Sumut. Kemarin, tetapi dengan digitalisasi kita juga memiliki data yang menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan,” kata Hassanudin.

Sementara itu, Plt Gubernur Lemhanas Laksdya TNI Maman Firmansyah mengatakan, Pemprov Sumut telah melakukan transformasi digital yang baik.