POLEMIK BANSOS, Golkar Singgung Maling Teriak Maling, Kaesang: Bansos Dikorupsi saat Pandemi

Sementara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar istilah bantuan sosial (bansos) diubah menjadi bantuan kesejahteraan rakyat (kesra).

Ganjar beralasan, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial di tengah rakyat, bukan hanya membagikan bansos.

"Kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.

Di samping itu, politikus PDIP ini mengakui bahwa rakyat yang tidak mampu memang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.

Namun, ia menyebutkan bahwa bantuan yang digelontorkan negara tidak mampu menurunkan kesenjangan sosial, meski angka kemiskinan turun.

Oleh sebab itu, Ganjar menilai bahwa pemerintah harus memastikan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

"Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu," kata Ganjar.

Kenapa tidak bertanya ke capres nomor 2 Prabowo?

Di sisi lain, Ganjar Pranowo buka suara mengenai alasannya bertanya mengenai masalah bantuan sosial (bansos) kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan, dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Padahal, isu mengenai politisasi bansos sejauh ini lekat dengan koalisi partai pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku akan menanyakan hal serupa kepada Prabowo jika diberikan kesempatan bertanya saat debat membahas bansos.

Tetapi, dalam sesi itu, pertanyaan harus diajukan Ganjar kepada Anies. "Kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan itu juga saya tanyakan," kata Ganjar usai debat capres kelima di JCC, Minggu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini lantas menyebut pertanyaan itu diajukan untuk memberikan gambaran isu aktual kepada publik. Terlebih, dalam pandangannya, saat ini penyaluran bansos tampak lebih masif di masa kampanye.

"Ketika terjadi klaim yang begitu masif, anggaran juga besar, dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, publik mesti tahu persoalan yang sebenarnya mengenai penyaluran bansos. Terutama, mengenai masih banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran. "Ketika kemudian masih banyak masyarakat (yang menyebut), 'Loh, kok saya enggak dapat', gitu, dan sekarang semua sampaikan itu, maka itu jadi pertanyaan. Ini menjadi perhatian publik," kata Ganjar.

"Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa, karena itu adalah kewajiban negara," ujarnya melanjutkan.