Pembelian Jet Tempur Batal, Sempat Dituding Korupsi, Kemhan: Tak Mungkin Ada Suap, Tak Ada Transaksi

Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan penyelidikan GRECO dan EIO berfokus pada transaksi bermasalah 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli Kemenhan pada Januari 2023.

Padahal pesawat Mirage 2000-5 tersebut pernah ditawarkan Qatar kepada Indonesia secara gratis pada 2009 yang lalu.

Kala itu Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menolak tawaran tersebut dengan pertimbangan biaya pemeliharan yang mahal.

Di artikel yang diunggah MSN ada bagian yang menyebut Prabowo sudah menerima komisi USD 20 juta, lengkapnya dituliskan sebagai berikut.

“Banyak pertanyaan yang muncul mengenai kesepakatan pembelian jet tempur yang dilakukan Prabowo pada Januari 2023, dimana Indonesia harus membayar $792 juta untuk 12 pesawat Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Udara Qatar.

Ditunda

Di sisi lain, awal tahun ini Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan disebut menunda rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar mengatakan, penundaan itu dilakukan karena keterbatasan fiskal. “Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023) lalu dikutip dari Kompas.com.

Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup gap kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis masa pakainya.

Selain itu, sejumlah pesawat tempur TNI AU juga sedang dimodernisasi.

Dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.

Dibantah Yusril

Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran yakni Yusril Ihza Mahendra membantah seluruh isi pemberitaan Meta Nex dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).

Dalam pemberitaan itu, Prabowo disebut terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai 55,4 juta USD dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan Pemerintah Qatar.

Uang itu disebut-sebut dijadikan modal Prabowo maju ke Pilpres 2014.

Berita dari sumber itu kemudian dikutip oleh berbagai media di tanah air.

Yusril memastikan informasi terkait adanya investigasi dugaan korupsi dalam pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar adalah hoaks.

“Berita tersebut adalah hoaks terbesar yang dilakukan media asing jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah sebuah pembusukan politik,” kata Yusril dari keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024) malam dikutip dari Warta Kota.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menjelaskan, pembelian pesawat bekas dengan Qatar tidak pernah dilaksanakan karena keterbatasan anggaran negara.

Meski perjanjian telah disapakati, sambung Yusril, namun pemerintah Indonesia batal membeli pesawat bekas tersebut.

“Tidak ada penalti apapun kepada pemerintah RI akibat pembatalan itu,” jelasnya.

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menambahkan, Pemerintah Qatar memang menginginkan Indonesia membeli pesawat bekas tersebut secara tunai, namun pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara kredit.

“Sebab itu, kita menggunakan agen perusahaan dari Republik Czech. Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelian dengan cara utang, itupun akhirnya tidak jadi dilaksanakan,” tegas Yusril.

Yusril pun membantah soal investigasi yang dilakukan badan anti korupsi Uni Eropa kepada Menhan Prabowo terkait pembelian pesawat bekas tersebut. Dia pun memastikan tidak ada pemeriksaan kepada Prabowo.

“Kalau investigasi itu ada, maka pihak Qatar dan agen dari Czech juga akan lebih duluan diinvestigasi, tetapi hal itu tidak terjadi,” ucapnya.

Yusril pun mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak begitu saja mempercayai berita yang sumbernya tidak kredibel.

Dia mengajak seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan yang berisi pembusukan politik.

(*/tribun-medan.com)