Pilpres 2024
PPP Tinggalkan PDIP? Tolak Hak Angket Kecurangan Pemilu hingga Singgung Pemicu Perpecahan
Lantas, apakah PPP meninggalkan PDIP sehingga menolak hak angket kecurangan pemilu seperti yang didesak Ganjar Pranowo?
Sebab itu, Koalisi Perubahan sangat siap membentuk kerja sama dengan PDI-P untuk menggulirkan hak angket di Parlemen Senayan.
"Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," ujar Hermawi.
Baca juga: Kilas Balik AHY Kritik Jokowi Dalam Pidato Politiknya, Kini Malah Gabung Jadi Menteri
Baca juga: Mantan Pemain PSMS Oki Rengga Sedih PSDS Deliserdang dan Sada Sumut FC Degradasi ke Liga 3
Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi
Disisi lain, Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Adapun PDI-P merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Nasdem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"PDI-P dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi. Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).
Jamiluddin menjelaskan, PDI-P dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan.
Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut. Namun, Jamiluddin memandang PDI-P dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi.
"Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan.
Keduanya memang ibarat minyak dan air," tuturnya.
Jamiluddin menduga, kalaupun PDI-P dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda.
Dia menyebutkan, PDI-P dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu.
"Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing," kata Jamiluddin.
Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid. Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah.
"Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia," jelasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.