Utang Jokowi hingga Lengser Tidak Tercapai, Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Menko PMK Pesimis

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Guna mengejar target angka kemiskinan 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, ada 3 langkah utama pemerintah. 

"Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki sasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial," jelasnya. 

Upaya perbaikan data masyarakat sasaran itu, merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan.

Selanjutnya, intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan. 

Seperti wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

”Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti bantuan beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” imbuh Ma'ruf Amin.

Selain tiga strategi tersebut, Wapres juga mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program, serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.

“Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja,” terangnya. 

Baca juga: SOSOK Sophia Hutabarat Ditangkap, Kasus Investasi Bodong Berkedok Trading Forex Capai Rp10,3 Miliar

Baca juga: Detik-detik Kru Bus Adang Pencuri Laptop Milik Penumpang, Rupanya Sindikat Lama, Laptop Ditukar Buku

Wapres juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024.

Disisi lain Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pesimis dalam program menekan angka kemiskinan tersebut.

Ia menyatakan, target pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem jadi 0 persen dan angka kemiskinan jadi 6,5 persen-7,5 persen kemungkinan besar tidak tercapai. 

"Saya tidak terlalu optimistis untuk bisa tercapai itu. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan itu hanya sekitar 0,3 sampai 0,5 persen," kata Muhadjir.

Ia menyebut, masih ada angka 1 ,85 persen yang harus dikejar untuk mencapai target angka kemiskinan. Padahal pemerintahan saat ini akan mengalami peralihan ke pemerintahan baru di Oktober 2024. 

”Ya itu, kemungkinan besar tidak akan tercapai kalau targetnya 7,5 (persen). Sekarang posisinya masih 9,3 (persen). Beda dengan kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstrem itu sekarang posisinya sudah 1,12 (persen). Ada penurunan sampai 0,90 persen pada tahun 2022-2023,” ujarnya.