Utang Jokowi hingga Lengser Tidak Tercapai, Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Menko PMK Pesimis

TRIBUN-MEDAN.COM – Utang Presiden Jokowi hingga lengser tidak tercapai dalam menurunkan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan masih tinggi, sementara waktu yang dimiliki pemerintah Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin hanya tinggal sebentar lagi.

Diketahui, target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5 sampai 7,5 persen tahun 2024 seperti sulit tercapai.

Dimana saat ini angka kemiskinan masih di 9,36 persen.

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen,

sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (23/2/2024) dikutip Tribun-medan.com dari Kompas.com.

Ma'ruf Amin diketahui adalah Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Ia menyatakan, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Oleh karena itu, ia meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

"Jadi waktunya tak panjang lagi," ujarnya.

Apalagi, pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024. 

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," tambahnya. 

Menurut Ma'ruf Amin, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan dalam 5 tahun terakhir. 

Mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi Covid-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," sebut Wapres.

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Guna mengejar target angka kemiskinan 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen, ada 3 langkah utama pemerintah. 

"Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki sasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial," jelasnya. 

Upaya perbaikan data masyarakat sasaran itu, merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan.

Selanjutnya, intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan. 

Seperti wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

”Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti bantuan beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” imbuh Ma'ruf Amin.

Selain tiga strategi tersebut, Wapres juga mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program, serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.

“Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja,” terangnya. 

Baca juga: SOSOK Sophia Hutabarat Ditangkap, Kasus Investasi Bodong Berkedok Trading Forex Capai Rp10,3 Miliar

Baca juga: Detik-detik Kru Bus Adang Pencuri Laptop Milik Penumpang, Rupanya Sindikat Lama, Laptop Ditukar Buku

Wapres juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024.

Disisi lain Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pesimis dalam program menekan angka kemiskinan tersebut.

Ia menyatakan, target pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem jadi 0 persen dan angka kemiskinan jadi 6,5 persen-7,5 persen kemungkinan besar tidak tercapai. 

"Saya tidak terlalu optimistis untuk bisa tercapai itu. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan itu hanya sekitar 0,3 sampai 0,5 persen," kata Muhadjir.

Ia menyebut, masih ada angka 1 ,85 persen yang harus dikejar untuk mencapai target angka kemiskinan. Padahal pemerintahan saat ini akan mengalami peralihan ke pemerintahan baru di Oktober 2024. 

”Ya itu, kemungkinan besar tidak akan tercapai kalau targetnya 7,5 (persen). Sekarang posisinya masih 9,3 (persen). Beda dengan kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstrem itu sekarang posisinya sudah 1,12 (persen). Ada penurunan sampai 0,90 persen pada tahun 2022-2023,” ujarnya. 

Ia menyampaikan, target nol persen kemiskinan ekstrem sulit dicapai karena populasi orang miskin ekstrem tercatat masih sekitar 6 juta orang, sedangkan populasi orang miskin sebanyak 26 juta orang. 

”Jadi, nilai angka absolut kemiskinannya masih sangat besar,” ucapnya.

Ia menyampaikan, perlunya penataan terkait koordinasi program-program penanganan kemiskinan ekstrem.

Misalnya, jika ada program Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengharuskan adanya konversi bantuan tunai menjadi alat produksi, maka dibutuhkan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dikonversi menjadi alat produksi.

Diperlukan juga perubahan-perubahan aturan yang memungkinkan anggaran-anggaran yang ada di kementerian/lembaga bisa diakses untuk masyarakat miskin ekstrem.

Namun, Muhadjir mengungkap angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di seluruh provinsi di Indonesia pada 2023.

Berdasarkan perhitungan Satgas Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hasil estimasi tingkat kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota tahun 2023, ada 432 kabupaten/kota mengalami penurunan, 75 kabupaten mengalami kenaikan, dan tujuh kabupaten stagnan.

"Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini mencapai 1,12 persen per Maret 2023 atau turun 0,9 persen dibanding Maret 2022. Penurunan tersebut lebih cepat, kata dia, dibanding penurunan periode Maret 2022 hingga Maret 2021 yang hanya 0,1 persen," lanjutnya. 

Menko PMK menuturkan, wilayah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, merupakan provinsi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan ekstrem terbesar. Ia optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen pada akhir 2024 akan terwujud.

“Jika tren penurunan berlanjut, kami optimistis tahun 2024 setidak-tidaknya dapat mendekati nol persen. Target kami paling tidak tahun 2024 harus di bawah 0,5 persen,” pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: REAKSI Gibran Usai Viral Pria Mirip Dirinya Duduk Makan di Pinggir Jalan, Respon Anak Jokowi Disorot

Baca juga: BRIN Bantah Pernyataan Pakar Erma Soal Rancaekek Dilanda Tornado, Dipastikan Angin Puting Beliung

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter