TEGAS Dedi Iskandar Batubara Angkat Bicara Soal Harga Beras Makin Tinggi: Kambing Hitam Elnino

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara angkat bicara soal kenaikan harga beras diberbagai daerah di Indonesia.

Apalagi, pemerintah beralasan tingginya harga beras karena bencana elnino.

"Jika perubahan iklim adalah pemicunya maka seharusnya pemerintah menyiapkan kebijakan yang berkelanjutan. Sebab, kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu," ujarnya saat memberikan keterangan pada media, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Ketua PW Al-Washliyah Dedi Iskandar Batubara Yakin Pemilih Cerdas Gunakan Hak Pilihnya

Ia menyampaikan, belum ada kabar yang menggembirakan dari kebijakan pemerintah. Sebab, penanganan masalah kebutuhan beras belum berdampak.

Bahkan, saat ini tinggi harga pangan seakan dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.

"Saya sudah pernah sampaikan bahwa faktor perubahan iklim itu seperti sebuah keniscayaan. Sebab, isu pemanasan global itu memang sudah terjadi seiring kerusakan lingkungan dunia," katanya.

Menurutnya, elnino satu di antara kerusakan lingkungan sehingga tidak perlu pemerintah menjadikan kambing hitam.

"Inikan alasannya klasik karena tidak ada langkah yang lain," ujarnya.

Adapun sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian masyarakat seperti kenaikan harga terjadi pada jenis premium produksi lokal atau dalam negeri.

Akan tetapi, kebijakan pemerintah melakukan impor beras dan Perum Bulog menjadi sektor terdepan sebagai pemasoknya.

Dan, menjamin harga barang dari luar negeri lebih murah karena dijamin pemerintah.

"Dari informasi itu, justru kita melihat bahwa pemerintah memilih mengelola beras yang diproduksi oleh negara luar dengan jaminan harga, daripada menjamin kehidupan petani sendiri. Misalnya, menjamin ketersediaan pupuk subsidi, menjamin harga gabah tidak anjlok, dan membangun sarana pengairan yang cukup dan berkelanjutan, hingga mempertegas aturan tentang areal pertanian agar tidak ada konversi lahan," sebut Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Meski begitu, Dedi tidak menampik bahwa impor beras merupakan langkah baik dalam hal menjamin ketersediaan bahan pokok pangan bagi masyarakat.

Sehingga ada jaminan pasokan, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Seperti Natal dan Tahun Baru sebelumnya, dan mendekati momentum Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri pada Maret-April mendatang.

Termasuk dengan membagikan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu.

"Saya belum melihat rencana yang komprehensif, selain untuk menjamin harga gabah agar tidak anjlok dan merugikan petani pada masa panen raya. Sebab jika masalah pupuk, bibit, konversi lahan hingga irigasi tidak tuntas, tentu ancaman perubahan iklim akan terus muncul, terutama saat harga beli di masyarakat kembali tinggi dengan berbagai sebab, khususnya Elnino," kata Ketua PW Al-Washliyah Sumut ini.

Ia berharap pemerintahan di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai Oktober 2024 mendatang, meninggalkan catatan yang baik di bidang ketahanan pangan.

Maka dari itu, upaya tersebut nantinya, bisa dilanjutkan oleh rezim berikutnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

Baca juga: Heboh Kampus Kerjasama Pinjol, Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara: Unsur Bisnis Masuk Kampus

"Jika membangun infrastruktur seperti jalan tol bisa dilakukan. Harusnya untuk membangun dan memperkuat ketahanan pangan, itu tidak sulit. Karena saya yakin, investasi terhadap sektor pertanian ini akan jauh lebih penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045 seperti yang digaungkan sela ini," ujar Dedi Iskandar Batubara.

Pertanyaan sederhana menurut Dedi, jika badai Elnino mempengaruhi produksi tanaman pangan di dunia, kenapa negara lain justru bisa mengekspor beras ke Indonesia, yang notabene adalah negara agraria?

"Kuncinya adalah mengembalikan Indonesia ke khithtah-nya, sebagai lumbung pangan dunia, dan menjamin kesejahteraan hidup petani," ungkapnya.

(*)