APAKAH APBN Sanggup Tampung Makan Siang Gratis Rp 120 Triliun? Tambah Utang? Ini Jawaban Airlangga

TRIBUN-MEDAN.com - Program makan siang gratis dikhawatirkan menjadi beban anggaran negara. Program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran disebut menggelontorkan anggaran hingga Rp 120 triliun di tahun pertama. 

Anggaran besar ini sudah menjadi pembahasan di seputaran menteri yang terkait dengan program tersebut. 

Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto. 

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyatakan bahwa program makan siang gratis dan susu gratis memang menelan anggaran yang sangat besar. 

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.

Budiman mengakui bahwasanya anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun. Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Hal yang pasti, kata dia, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja. "Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional," katanya.

Dijelaskan Budiman, Prabowo‐Gibran juga telah merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis. "Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," katanya.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.

Selain itu ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Di sisi lain, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.

Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.

Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," pungkasnya.

Program Makan Siang Gratis Tambah Utang Negara?

Pemerintah sudah mulai membahas program makan siang gratis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan, program andalan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan menambah beban utang pemerintah.

Sebab, peningkatan anggaran belanja tidak diikuti kenaikan pendapatan negara.

Namun, pandangan tersebut ditampik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, kebutuhan anggaran program makan siang gratis sudah diperhitungkan dalam rencana defisit dalam RAPBN 2025, yakni di kisaran 2,48 - 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Bujet defisit (APBN 2025) hampir sama dengan tahun ini, 2,48 - 2,8 persen," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Lebih lanjut, Airlangga bilang, langkah pemerintah untuk memasukkan dan membahas program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 merupakan upaya untuk menyiapkan dasar anggaran bagi pemerintahan mendatang.

"Ini bagian daripada mengurangi stunting juga perbaikan gizi dari anak sekolah," ujarnya.

Namun demikian, Airlangga belum bisa merinci besaran anggaran yang akan disiapkan untuk program makan siang gratis pada tahun depan sebab rinciannya masih dibahas oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

"Detailnya nanti sebulan lagi baru," ucapnya.

Sebelumnya, Airlangga menjelaskan, program makan siang gratis tahap pertama akan mulai digulirkan pada tahun depan.

Airlangga menyebutkan, pada tahap pertama makan siang gratis akan diperuntukkan balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan untuk wilayah tertentu. Misalnya tahapannya (baru) sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin," ungkap Airlangga, di Istana Negara.

Mantan Menteri Perindustrian ini menyatakan, pemerintah masih menghitung jumlah penerima prioritas di tahap awal.

Akan tetapi, kata dia, pihaknya sudah memegang daftar calon penerima program makan siang gratis.

"Jumlah penerima sudah ada, kita sudah punya angka sebetulnya. Alokasi masih terus kita bahas," ucap Airlangga.

Reaksi Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara mengenai program capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni makan siang gratis.

Penjelasan Sri Mulyani tentang anggaran program makan siang gratis tersebut disampaikan Senin (26/2/2024), menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, detail mengenai anggaran untuk program makan siang gratis tersebut akan dilihat dalam pembahasan pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga.

“Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” ujarnya dikutip dari video Kompas.TV.

“Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menjelaskan sidang kabinet hari ini membahas tentang range defisit. “Sidang kabinet hari ini diputuskan, paling tidak arahan dari Bapak Presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8,” ucapnya.

“Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja.”

Ia juga menjelaskan bahwa bulan depan pemerintah akan fokus kepada pagu indikatif dan program-program prioritas. “Ini kan proses maih berjalan tiga bulan ke depan ya, jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas, seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangani pemilu.”

Saat ditanya mengenai apakah range defisit tersebut sudah memasukkan program makan siang gratis dalam penghitungan, ia mengatakan semuanya sudah harus masuk di situ. “Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen yang ada.” ujarnya.

Dikritik Mahfud MD

Program makan siang gratis yang jadi program unggulan dari capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan berbagai pihak.

Mahfud MD mengatakan RAPBN 2025 itu seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"(Progam makan siang gratis diproyeksikan masuk) APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Dikatakan Mahfud MD seharusnya program tersebut dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," ujarnya.

(*/tribun-medan.com)