Dahnil Anzar Simanjuntak Ungkap Sosok yang Dilibatkan dalam Menyusun Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUN-MEDAN.COM - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap berbagai pihak yang dilibatkan untuk menyusun kabinet dan menentukan arah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Menurut Dahnil, calon presiden (capres) nomor urut 2 itu bukan hanya melibatkan Presiden Jokowu, tetapi juga akan melibatkan Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Pak Prabowo pasti berdiskusi dengan banyak pihak terutama partai koalisi, dalam hal ini juga Pak Jokowi sebagai presiden yang punya pengalaman panjang selama 10 tahun, termasuk Pak SBY, termasuk ketua-ketua umum partai politik,” kata Dahnil dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, yang dikutip pada Selasa (26/2/2024).

Sejak awal, kata Dahnil, Prabowo telah menyampaikan keinginannya untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi.

Prabowo ingin mengambil kebijakan dan model kepemimpinan yang diwariskan oleh presiden terdahulu, meneruskan yang baik dan membenahi yang kurang.

Presiden terdahulu itu, bukan cuma Jokowi, tetapi juga SBY, Megawati Soekarnoputri, bahkan Soekarno.

Namun, dari Jokowi, Prabowo banyak mempelajari pemerintahan lantaran selama lima tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

Dahnil menyebut, Jokowi menjadi teman diskusi Prabowo. Sejalan dengan itu, lanjut Dahnil, Prabowo banyak belajar dari SBY yang memiliki latar belakang serupa, yakni kalangan militer yang juga pimpinan partai politik.

“Tentu banyak hal yang bisa dan perlu dipelajari dari Pak SBY. Itulah kenapa beliau (Prabowo) juga intens berdiskusi dengan Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua pemimpin-pemimpin yang punya pengalaman panjang,” ujarnya.

Sebagai presiden mendatang, sebut Dahnil, Prabowo berhak menyusun kabinet dan arah pemerintahan ke depan.

Namun, menurut dia, tak ada salahnya jika Ketua Umum Partai Gerindra itu melibatkan banyak pihak.

“Pak Prabowo memang punya hak prerogatif untuk menyusun pemerintahan beliau, namun tentu Pak Prabowo membuka diri dari masukan-masukan para tokoh, apalagi itu dari Pak Jokowi atau tokoh-tokoh lain,” kata Dahnil.

Dahnil mengatakan, saat ini Prabowo tengah berkonsentrasi untuk menentukan arah pemerintahan ke depan agar berkesinambungan dengan kepemimpinan Jokowi.

Prabowo juga membuka komunikasi politik ke banyak pihak, bahkan, partai-partai politik yang pada Pilpres 2024 tak mendukung Prabowo-Gibran.

“Kita ingin membangun pemerintahan yang kuat, stabilitas politik yang terjaga yang sudah dimulai dan dilakukan oleh Pak Jokowi,” kata Dahnil.

“Tentu Pak Prabowo akan membangun komunikasi dengan partai-partai lain, baik itu partai yang bergabung di nomor urut 1 maupun nomor urut 3,” tuturnya.

Kabinet Bayangan dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan

Diberitakan sebelumnya, kubu capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mulai merancang postur kabinet khusunya pada bidang ekonomi, meskipun hasil penghitungan suara pemilu/pilpres di KPU belum selesai.

Hal itu diungkap Dradjad Wibowo, salah seorang anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.id, Jumat (23/2/2024).

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet khususnya di sektor perekonomian, karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit.

Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.

Drajad juga menyampaikan, pelibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” beber Dradjad Wibowo dikutip dari Kompas.com.

Tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN)

Di sisi lain, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman sebagaimana dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Jumat (22/2/2024).

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.

"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.

Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.

Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.

"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," imbuh Budiman.

Baca juga: PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS, Ini Kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Sri Mulyani

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter