ANGGARAN Program Makan Siang Gratis Tuai Kritik, Istana Bantah Jokowi Sudah Bahas Dalam Rapat

TRIBUN-MEDAN.com - Program makan siang gratis menuai cibiran dari sejumlah masyarakat. Program yang dicanangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres ini bakal diterapkan pada tahun pertama memimpin Indonesia. 

Program ini disebut sempat dibahas dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024) kemarin. 

Anehnya, program ini sudah dibahas tetapi KPU belum secara resmi mengumumkan siapa pemenang pemilu

Usai banyak mendapatkan kritik, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI (KSP) Abraham Wirotomo membantah kabar bahwa pemerintahan Joko Widodo membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Abraham menyebut tidak ada pembahasan program secara detail di sidang kabinet paripurna, Senin (26/2/2024) lalu.

Berdasarkan notulensi sidang milik Moeldoko, Abraham menyebut Jokowi pada dasarnya meminta kabinetnya mulai menyusun perencanaan penganggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi disebut menekankan tiga hal, yakni pentingnya aspek keberlanjutan pembangunan, hati-hati atas situasi ekonomi dunia yang tidak pasti, serta agar kebijakan fiskal memperhatikan keberlanjutan transformasi ekonomi.

"Jadi Presiden menyampaikan bahwa RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2025 dan kebijakan fiskal untuk 2025 ini seperti jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” kata Abraham dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (26/2).

Baca juga: KLASEMEN LIGA 1 Usai Persib Bandung dan Dewa United Menang, PSS Sleman 3-3 Persita Tangerang

Baca juga: Lagi-lagi Langgar Hukum? Sudah Diberhentikan,Jokowi Malah Beri Pangkat Jenderal Bintang 4 ke Prabowo

“Oleh karena itu, harus memperhatikan hasil pemilu yang kita tunggu ini. Karena pembahasan ini kan sampai Mei,” lanjutnya.

Abraham menekankan, proses penyusunan RAPBN 2025 masih panjang. Pertimbangan terhadap hasil Pilpres 2024 pun dinilainya lazim dalam transisi pemerintahan.

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Gerindra, Kamrussamad pun menilai perhatian terhadap hasil Pilpres dalam penyiapan RAPBN sebagai hal biasa.

Ke depannya, Kamrussamad menekankan bahwa otoritas moneter dan mikroprudensial akan dilibatkan dalam kebijakan fiskal.

Kamrussamad menyampaikan bahwa pemerintah belum di tahap mengalokasikan anggaran untuk program tertentu.

"Belum sampai ke sana, kita baru mendengarkan rencana awal dalam penyusunan KEM PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal). Karena KEM PPKF ini adalah payung dari semua arah pembangunan nasional per tahun. Di tahun 2024 ini juga DPR dan pemerintah akan menyusun RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2030 yang akan menjadi pedoman 5 tahun pembangunan nasional kita ke depan di dalam pemerintah yang baru,” katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengonfirmasi bahwa program makan siang dan susu gratis bakal masuk ke pembahasan KEM PPKF.