Pilpres 2024

DISENTIL PDIP, Jokowi Ngaku Punya Tujuan Khusus Bahas Makan Gratis Saat Sidang Kabinet

Disentil PDIP, Presiden Jokowi ngaku punya tujuan khusus bahas program makan gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna

KOLASE/TRIBUN MEDAN
DISENTIL PDIP, Jokowi Ngaku Punya Tujuan Khusus Bahas Makan Gratis Saat Sidang Kabinet 

TRIBUN-MEDAN.COM – Disentil PDIP, Presiden Jokowi ngaku punya tujuan khusus bahas program makan gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024) lalu.

Program makan gratis yang dibahas dalam sidang kabinet dikritik, Presiden Jokowi membantah dan beri penjelasan.

Presiden Jokowi membantah bahas program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Presiden Jokowi mengaku hanya meminta agar program presiden terpilih masuk APBN 2025.

Sebagai informasi, makan siang gratis merupakan program unggulan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut rencananya akan dilakukan pada 2025, usai Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya.

"Enggak ada (pembahasan makan siang gratis), hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ujar Jokowi dilansir Tribun-medan.com, Kamis (29/2/2024).

Hitung Suara Belum Selesai, Prabowo-Gibran Mulai Susun Kabinet Bidang Ekonomi, Jokowi Dilibatkan
Hitung Suara Belum Selesai, Prabowo-Gibran Mulai Susun Kabinet Bidang Ekonomi, Jokowi Dilibatkan (KOLASE/TRIBUN MEDAN)


Jokowi mengaku memiliki tujuan khusus dengan membahas program presiden dan wakil presiden terpilih dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Meskipun hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan pemenang Pilpres 2024.

"Supaya yang terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran, tidak lagi mengajukan anggaran ke DPR," ucap Jokowi.

"Jadi ini yang saya sampaikan di rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi (makan siang gratis) yang disampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku satu di antara agenda Sidang Kabinet Paripurna adalah membahas program makan siang Prabowo-Gibran

"Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," tutur Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menyebut, secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodasi pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran."

"Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti,” pungkasnya.

Baca juga: Para Bocah Liverpool di Atas Angin, Jurgen Klopp Puji Satu Pemain Jadi Juru Selamat The Reds

Baca juga: Viral Komplotan Maling Bermobil Terekam CCTV Curi Sepeda Motor di Kawasan Komplek Tasbih II

PDIP Singgung Skenario Kabinet Jokowi

Sebelumnya, PDIP singgung kabinet Jokowi membangun skenario pemilu sudah selesai.

Adapun buntut kabinet Jokowi membahas makan gratis program unggulan Prabowo-Gibran, PDIP menyinggung skenario pemilu sudah selesai telah dibangun.

Dimana disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, program makan siang gratis yang diusulkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak sepatutnya dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Hasto, pembahasan makan siang gratis oleh pemerintahan Jokowi seolah-olah membangun skenario bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dan Prabowo ditetapkan sebagai calon presiden terpilih.

"Ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," kata Hasto dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Kamis (29/2/2024).

Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintahan Jokowi sudah membahas program makan siang gratis sementara Prabowo belum ditetapkan terpilih, bahkan KPU pun baru memmulai proses rekapitulasi.

"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," kata dia.

(*/tribun-medan.com) 

Baca juga: SIMAK Rincian Lengkap Gaji PNS, PPPK, Polisi Setelah Naik 8 Persen, Dibayarkan Mulai 1 Maret 2024

Baca juga: REAKSI Mayor Teddy Saat Wajahnya Dicubit Luhut Binsar Pandjaitan, Ekspresinya Disorot, Tak Berkutik

 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved