Sasar Kasus Kecurangan Seleksi PPPK Guru di Langkat, LBH Medan Desak Polda Sumut Tetapkan Tersangka

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - LBH Medan mendesak penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut, segera menetapkan tersangka dalam kasus kecurangan seleksi PPPK guru di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Dalam kasus ini, penyidik sudah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebagaimana amanat KUHAP Pasal 1 Angka 14 yaitu, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana," ujar Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Senin (11/3/2023).

Lanjut Irvan, nerkaca dari kasus PPPK Madina dan Batubara, Polda Sumut telah menetapkan enam tersangka dalam kasus Madina.

Begitu juga dengan Seleksi PPPK Batubara Polda Sumut telah menetapkan tiga Tersangka.

Oleh karena itu, Irvan menilai tidak sulit bagi Polda Sumut untuk menetapkan tersangka dalam dalam kasus PPPK Kabupaten Langkat.

"Namun melihat fakta-fakta pada penyidikan, yang hingga saat ini belum juga ditetapkan tersangkanya, LBH Medan mencium adanya aroma yang tidak sedap dalam penegakan hukum kasus PPPK di Langkat," ujar Irvan.

"Maka dari itu LBH Medan meminta secara tegas Polda Sumut, khususnya Dirkrimsus jangan bermain-main dalam Kasus a quo, apalagi sampai mempetieskan. Jika hal tersebut dilakukan maka ini akan mecoreng dan menimbulkan distrust publik khusus guru honorer Langkat terhadap institusi Polri," sambungnya.

Kemudian, Direktur LBH Medan ini juga mendesak Bupati Langkat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI serta Panselnas PPPK (BKN), untuk membatalkan hasil seleksi akhri PPPK Kabupaten Langkat, Madina dan Batubara.

Karena dinilai penuh dengan kecurangan dan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya pada bulan Januari 2024 puluhan peserta seleksi PPPK guru di Langkat, telah melaporkan adanya kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK.

Atas laporan tersebut pihak Polda Sumut melalui Direktorat Kriminal Khusus telah melakukan penyelidikan.

Pasca dilakukannya penyelidikan, Pada 16 Febuari 2024 Polda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyatakan secara tegas jika laporan para guru honorer Kabupaten Langkat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Langkat tahun 2023 naik ketingkat penyidikan.

Dengan ditingkatkannya laporan guru honorer menjadi penyidikan, Polda sumut telah memeriksa puluhan saksi.

Termasuk para guru yang melaporkan dan telah memperoleh bukti-bukti lainya baik surat (Kwitansi) penyerahan uang maupun petunjuk (rekaman) adanya pemberian uang untuk meluluskan peserta tertentu dalam seleksi PPPK Langkat.

Namun, pasca ditingkatkan ke penyidikan lebih kurang satu bulan, hingga sampai saat ini pihak Polda Sumut belum juga menetapkan tersangka dalam tindak pidana tersebut.