INILAH Total Utang Luar Negeri Indonesia Per Januari 2024 Capai Rp 6.337 Triliun

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy) dan 2,4 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,4 persen dari 29,7 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN,” tutur Erwin.

JK Soroti Utang Indonesia

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebutkan, utang akan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintahan ke depan.

Pasalnya, posisi utang pemerintah terus meningkat, sehingga menekan kemampuan belanja APBN.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun, jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Belum bunganya, cicilannya," kata JK dalam acara Election Talks #4 Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024).

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa, posisi utang pemerintah memang tercatat terus meningkat.

Sampai dengan akhir Januari lalu, nilai utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun, meningkat sekitar Rp 108 triliun dari bulan sebelumnya.

Walaupun terus meningkat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ia menyebutkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,75 persen sampai dengan akhir Januari lalu.

Angka itu masih lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni sebesar 60 persen.