SUDAH 21 Kepala Negara dan Pemerintahan Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Terbaru Presiden Joe Biden

TRIBUN-MEDAN.COM - Sudah sebanyak 21 kepala negara dan pemerintahan negara asing mengucapkan selamat kepada capres RI terpilih di Pemilu 2024, Prabowo Subianto.

Terbaru, Presiden Amerika Serikta Joe Biden mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang unggul di Pilpres 2024.

Ucapan selamat ini dituliskan Biden dalam selembar surat kepada Prabowo.

Hal itu terungkap dalam unggahan Prabowo di media sosial Instagram.

Prabowo turut melampirkan surat yang ditandatangani Joe Biden bertanggal 12 Maret 2024.

Surat ini berisi ucapan selamat dan harapan Biden terkatit kemitraan AS-Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada rakyat Indonesia atas pemilu yang berhasil, tanda dari komitmen bersama kita terhadap demokrasi, dan kepada Anda untuk keunggulan Anda di peghitungan suara pemilihan presiden. Saya menantikan pengumuman hasil resmi pemilihan," tulis Biden dalam surat yang diunggah Prabowo, Kamis (14/3/2024).

"Selama 75 tahun, Indonesia dan Amerika Serikat semain dekat, terikat oleh nilai-nilai berasama dan visi yang demokratis, pluralistis atas dunia. Bersama, kita juga menjaga stabilitas internasional, termasuk membangun sebuah masa depan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Kemitraan Anda sebagai Menteri Pertahanan Indonesia krusial dalam upaya-upaya ini. Saya tidak sabar untuk memperkuat ikatan negara kita lebih lanjut seiring implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif Kita dan penjajakan area-area kerja sama yang baru."

"Kita lebih kuat, dan dunia lebih aman, jika Indonesia dan Amerika Serikat bediri bersama-sama. Mohon terima harapan-harapan baik saya, dan semoga tahun-tahun mendatang dipenuhi kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bagi rakyat di dua negara kita."

Surat Biden kepada Prabowo ini dibawakan langsung oleh Duta Besar AS untuk ASEAN Yohannes Abraham.

Prabowo pun berterima kasih atas ucapan selamat Joe Biden.

"Kita tetap berkomitmen memperkuat ikatan historis antara dua negara kita melalui kerja sama lebih lanjut, sembari merayakan persahabatan yang dibina Indonesia dan Amerika Serikat selama lebih dari 75 tahun," kata Prabowo.

Pemimpin negara asing yang telah ucapakan selamat kepada Prabowo

Sebelumnya, pihak Washington telah memberikan selamat atas penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia berjalan dengan lancar tanpa adanya kericuhan.

Namun, pihak AS masih memilih menunggu hasil resmi yang dirilis KPU RI dan kemudian Presiden Joe Biden akan memberikan selamat. Seraya melihat perkembangan selanjutnya terkait pihak pemenang.

Padahal, sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan perwakilan China telah memberikan selamat kepada Prabowo Subianto, meski hasil resmi dari KPU RI belum keluar.

Tetapi yang pasti, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah unggul dalam perolehan suara pemilu 2024 baik lewat quick count dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Pengamat Amerika Serikat (AS) menegaskan Presiden AS Joe Biden sudah seharusnya segera menyelamati Prabowo Subianto yang kini unggul dalam perolehan suara pemilihan presiden 2024.

Ernest Z. Bower, pengamat asal AS dan CEO BowerGroupAsia, perusahaan penasihat strategis di Indo-Pasfik, lewat tulisannya di The Diplomat, yang dikutip pada Sabtu (2/3/2024) menegaskan Presiden Biden harus segera menyelamati Prabowo.

Ia menilai keputusan Washington untuk tak segera menyelamati Prabowo akan menimbulkan kerugian strategis.

“Menunggu hasil resmi pemilu untuk ucapan selamat kepada presiden adalah hal yang masuk akal ketika hasil itu keluar dalam beberapa hari, namun tidak ketika hal itu memakan waktu enam pekan, dan mitra regional serta pesaing AS telah melakukannya,” tulis Bower.

Bower berpatokan pada hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 27 Februari, yang menyatakan Prabowo hanya sedikit di bawah 59 persen suara dari tiga perempat surat suara yang telah dihitung.

Ia menilai margin ini membuat putaran pemilu kedua amat mungkin tak diperlukan, karena salah satu kandidat sudah ada yang memperoleh lebih dari 50 persen suara.

“Ini sudah selesai, dan keputusan Washington menunggu (memberi selamat ke Prabowo) adalah bunuh diri secara strategis,” tulisnya.

Ia mengatakan bahwa Prabowo telah memiliki banyak rencana pro-bisnis untuk Indonesia, dan China telah merebut kesempatan AS untuk berbicara dengan calon kuat presiden selanjutnya itu sebelum hasil resmi keluar.

“Dalam konteks persaingan ekonomi dan geopolitik yang tajam dan kita hadapi di Asia, AS berkepentingan untuk menjangkau dan melakukan hal tersebut sekarang. Kita sudah terlambat,” ujarnya.

Menurutnya, keragu-raguan yang ada di Washington dapat merugikan hubungan AS-Indonesia dalam waktu dekat dan bisa merugikan perusahaan-perusahaan AS.

Pasalnya, mereka berupaya menyelaraskan diri dengan pemerintahan mendatang, serta untuk mendukung kerja sama dengan mitra-mitra AS.

Bower juga menegaskan, Indonesia sangat penting bagi AS karena ukurannya dan juga lokasi geopolitik yang dekat dengan jalur pelayaran penting seperti Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Sudah 21 kepala negara dan pemerintahan ucapkan selamat pada Prabowo

Untuk sementara ini, sejak Rabu (21/2/2024) sudah ada 21 kepala negara dan pemerintahan yang telah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto.

1. PM Australia Anthony Albanese.

2. Wakil PM Australia Richard Marles.

3. PM Singapura Lee Hsien Loong.

4. PM Malaysia Anwar Ibrahim.

5. Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

6. Presiden RI Joko Widodo.

7. ⁠PM Albania Edi Rama.

8. Presiden Timor Leste José Ramos-Hort.

9. Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

10. Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra.

11. Eks PM Inggris Tony Blair,

12. Menlu Turki Hakan Fidan,

13. Presiden Nikaragua Daniel Ortega.

14. PM Inggris Rishi Sunak

15. PM India Narendra Modi

16. Presiden Rusia Vladimir Putin.

17. Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos

18. Presiden China Xi Jinping melalui Duta Besar China untuk RI Lu Kang,

19. PM Belanda Mark Rutte,

20. PM Republik Ceko Petr Fiala.

21 Presiden AS Joe Biden.

Potensi Gugatan Pemenang Pilpres ke MK hingga Bergulirnya Hak Angket DPR

Diketahui, suara Prabowo Subianto semakin tak terbendung dalam hasil penghitungan sementara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan quick count berbagai lembaga survei di pilpres 2024.

Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, unggul dari dua pasangan lainnya; Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, dengan selisih perolehan suara yang terbilang jauh.

Hasil sementara perolehan suara Prabowo di KPU telah mencapai 73,58 persen.

Dari data tersebut, Prabowo-Gibran mendominasi perhitungan suara.

Sementara, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua, dan disusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD di urutan ketiga.

Terbaru, Cawapres 03 Mahfud MD menyebut, pihaknya sudah siap untuk mengajukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.

“Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Minggu (3/3/2024).

Namun, kata Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional.

Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

Sementara, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024.

Oleh karenanya, Mahfud menyebut, pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024.

Sejalan dengan itu, TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan persiapan.

“Jadi jangan dibilang ‘Kok diam aja’. Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus,” ujarnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan, pihaknya juga tengah bersiap untuk merealisasikan penggunaan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bilang, lantaran dirinya bukan anggota partai politik maupun legislator, ia tak ikut langsung dalam mengusulkan hak angket.

Namun, Mahfud turut memberikan saran terkait ini. “Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap, saya bukan orang partai, saya enggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya juga ikut memberikan saran tentang substansinya,” katanya.

Hak Angket DPR RI

Mahfud mengatakan, pihaknya masih menunggu masa sidang DPR dimulai untuk menggulirkan usulan tentang hak angket. Sebab, saat ini DPR tengah dalam masa reses.

“Jangan masyarakat disesatkan ‘Itu gertakan saja’. Enggak diajukan orang enggak ada sidang, diajukan ke mana? Kan ada sidang dulu,” ujar Mahfud.

“Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 (Maret 2024),” lanjutnya.

Mahfud pun membantah bahwa wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini hanya sekadar gertakan.

“Bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, enggak akan gembos,” tandas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Adapun wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh Ganjar Pranowo.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR.

Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.

“Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," kata Anies saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Bertolak belakang, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tak setuju dengan penggunaan hak angket.

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menilai, hak angket dapat menimbulkan kekacauan.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu justru menduga, hak angket merupakan bagian dari upaya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.

Memang, belum lama ini sempat mencuat wacana pemakzulan terhadap Kepala Negara.

“Kalau niatnya mau memakzulkan Jokowi, hal itu akan membawa negara ini ke dalam jurang kehancuran. Proses pemakzulan itu memakan waktu relatif panjang, dimulai dengan angket seperti mereka rencanakan dan diakhiri dengan pernyataan pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7B UUD 45," kata Yusril saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Meski jadi perbincangan hangat, hak angket masih jadi wacana. Hingga saat ini, belum ditempuh mekanisme resmi mengenai penggunaan hak tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Baca juga: SELENGKAPNYA 30 Anggota DPR Terpilih dan Gagal dari Dapil Sumut 1 2 3, Hasil Rekapitulasi KPU Sumut

(*/TRIBUN-MEDAN.COM)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitt