Tunggakan Gaji Pekerja di BUMD PT PSU, Pj Gubernur Hassanudin Dinilai Tak Mampu Selesaikan Masalah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Mantan Anggota DPRD Sumatra Utara, Sutrisno Pangaribuan menyoroti kinerja Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, terkait kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan dan dinamika yang terjadi pada PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU).

Ia mengatakan, persoalan tunggakan gaji pekerja/karyawan PT. PSU selama hampir tiga bulan.

Pekerja perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut, beberapa kali berunjuk rasa ke kantor gubernur. Teranyar, mereka terpaksa 'mengemis' di pinggir jalan di Tanjung Kasao, Kabupaten Batu Bara belum lama ini.

"Jadi gak boleh dia bilang tidak ada solusi. Lalu bilang belum tau mau melakukan apa. Kalau Bank Sumut mungkin gubernur enggak bisa langsung putuskan. Sebab ada beberapa kepala daerah yang menjadi pemegang saham.

Namun untuk BUMD lain, pemegang sahamnya adalah gubernur," ujar Sutrisno, Selasa (26/3/2024).

Menurut Sutrisno, semua urusan dan masalah BUMD di Sumut selain PT. Bank Sumut, pengambil keputusan utamanya adalah gubernur.

"Hampir tak ada beda kewenangan antara Pj gubernur dan gubernur. Maka setiap ada problem dia harus selesaikan. Termasuk semua puncak persoalan BUMD ada di gubernur sebagai top leader-nya," katanya.

Sutrisno Pangaribuan menyarankan jika Pj Gubernur Hassanudin merasa tidak mampu menyelesaikan dinamika yang terjadi pada BUMD, maka dapat berkonsultasi dengan DPRD.  

"DPRD pun jangan pula diam saja. Mumpung ini masih awal tahun, mungkin bisa dibicarakan mengenai penyertaan modal.

Kalau dua bulan macet (gaji karyawan), tentulah ada mismanajemen. Harus dicarikan segera solusinya," ujarnya. 

Terkait persoalan dan dinamika di PT. PSU Sutrisno menilai, sangat wajar jika Presiden Joko Widodo atau Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk mengevaluasi kinerja mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut.

"Bila perlu dicopot, kenapa tidak? Seorang Pj gubernur ditugaskan ke Sumut bukan untuk mengamankan pemilu," ucapnya.

Evaluasi Menyeluruh

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin mengatakan pihaknya akan mengevaluasi jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut.

"Evaluasi ini bertujuan agar memastikan BUMD berjalan sesuai target sasaran yang ditetapkan. Terlebih lagi agar BUMD tidak menjadi beban Pemprov Sumut," ujar Hassanudin.

Dia mengatakan, BUMD harus memberi kontribusi positif untuk Pemprov Sumut dalam melaksanakan program pembangunan.

“Pasti, sesuai dengan waktunya, semua (BUMD) akan kita evaluasi,” ujarnya.

Adapun BUMD Pemprov Sumut, di antaranya Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) dan PT Dhirga Surya.

Mantan Pangdam I/BB ini juga menegaskan, bahwa BUMD ini harus mecirikan tagline Sumut Hebat. 

"Artinya budaya pengelolaan BUMD, berjalan dinamis, yakni yang mampu mengikuti core bisnis berbasis digital, tidak lagi konvensional. Yang lebih penting lagi adalah profesional, yakni harus bebas dari budaya KKN," ungkapnya.

Hassanudin juga mengatakan, evaluasi seluruh BUMD milik Pemprov Sumut ini belajar dari permasalahan yang melanda PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), yang sampai 3 bulan tak dapat membayarkan gaji karyawan.

Karena itu, saat ini Pemprov Sumut sudah mengambilalih manajemen PT PSU. Tujuannya untuk melakukan penataan.

Pengambilalihan itu dimulai dari telah dicopotnya Direktur Utama PT PSU, Agus Salim Harahap, dan menempatkan Lies Handayani, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut sebagai Plt Dirut.

“Kita sudah evaluasi manajemennya, sudah kita tugaskan Asisten Umum, untuk mengambil ahli penataan manajemen (PSU),” ujarnya.

Hassanudin mengungkapkan dilakukan pengambilan ahli PSU ini, untuk dapat menyelesaikan satu persatu perusahaan BUMD milik Pemprov Sumut, salah satunya soal gaji karyawan yang belum dibayarkan.

“Akan kita pelajari dulu, segara untuk mengambil langkah-langkah ke depan, mohon dengan sabar untuk para pekerja (yang belum gajian), untuk memberi dukungan penuh ke Pemprov Sumut, untuk menata manajemen. Sehingga kita bisa berproses akan lebih baik,” pungkasnya. 

(cr14/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan