Pemprov Sumut Raih Penghargaan Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak dari KPK

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mendapatkan penghargaan kategori sertifikasi dengan luasan terbanyak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Izinkan kami menyampaikan capaian seluruh area intervensi MCP tahun 2023 di Sumut yang menunjukkan perbaikan," ujarnya kepada Tribun-Medan.com, Jumat (29/3/2024).

Ia menambahkan, pengadaan barang dan jasa mencapai 99, 32 persen, perencanaan dan penganggaran APBD mencapai 97,5 persen.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Buka Puasa Bersama Penyandang Disabilitas di Halaman Rumah Dinas

Lalu, manajemen ASN 95,75 persen, pengawasan APIP 93,54 persen, pengelolaan BMD 85,31 persen, optimasi pajak daerah 83,15 persen. Dan, area perizinan yang mencapai 74 persen.

"Secara umum pencapaian ini sudah baik namun kami tetap concern untuk terus meningkatkan pencapai nilai MCP lebih substantif dan mencapai angka pencapaian 100 persen," katanya.

Dia menuturkan, penghargaan diserahkan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko kepada Penjabat Gubernur Sumut, Hassanudin.

Penghargaan diserahkan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Selain Pemprov Sumut, Kota Bengkulu juga mendapat penghargaan kategori penertiban prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terbanyak.

Ada juga Provinsi Jambi, Kabupaten Karo dan Kota Medan, yang mendapat penghargaan untuk kategori Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur Sumut Hassanudin memaparkan tentang berbagai capaian yang baik, yang berbasil diraih Pemprov Sumut.

Pj Gubernur juga menyampaikan banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023.

Semua itu, katanya, merupakan hasil kerja bersama. Kendati demikian, Pemprov Sumut juga akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan Pemerintah Pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.

Untuk mencapai hal itu, Pemprov Sumut akan memulai melalui rencana aksi dengan memperhatikan indikator dan sub indikator yang masih perlu ditingkatkan dan dikuatkan.