JOKOWI Tertawa Membalas Tuduhan Hasto, Pratikno Masih Klaim Hubungan Jokowi-PDIP Baik-baik Saja

TRIBUN-MEDAN.COM - Padahal sudah terang-terangan petinggi PDIP menyerang Presiden Jokowi sejak Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres 02, namun Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengeklaim, hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan (PDI-P) saat ini masih baik-baik saja.

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan soal semakin seringnya parpol berlambang kepala banteng tersebut mengkritisi Jokowi.

"Baik-baik saja," ujar Pratikno di Gedung Kemensetneg, Rabu (3/4/2024).

Saat ditanya lebih lanjut apakah Presiden Jokowi saat ini masih kader dari PDI-P, Pratikno juga menyebut kalimat baik-baik saja.

Sementara itu, ketika ditanya perihal komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pratikno juga menyampaikan baik-baik saja.

"Baik-baik saja. Baik-baik saja," katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi semakin kerap dikritik oleh PDIP sejak Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan Prabowo Subianto.

Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.