JAWAB Pertanyaan Hakim MK Arief Hidayat, Budi Waseso Jelaskan Pencopotan Dirinya dari Dirut Bulog

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, pencopotan dirinya sebagai Dirut Bulog tidak ada kaitannya dengan menolak bantuan sosial (bansos) yang digulirkan Presiden Joko Widodo selama masa kampanye.

Diketahui, hakim Konstitusi Arief Hidayat merasa heran kenapa Budi Waseso dicopot dari jabatan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) menjelang Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Arief Hidayat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

“Pada saat-saat kritis, saya baca di media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini? Apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya,” ucap Arief.

“Jadi di situ, Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arif Prasetyo Hadi kemudian ada pergantian Kepala Bulog, dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada di balik itu? Kita pengen mengerti, karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah tadi, cawe-cawe.”

Lebih lanjut, Arief juga menyampaikan pertanyaan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos di depan istana hingga sejumlah daerah.

“Kemudian Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan Istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon: Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan syahwat sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa? Gimana? Dari mana itu?” tanya Arief.

Dalam sidang, Hakim Konstitusi Arief juga mempertanyakan frasa penugasan presiden dalam keterangan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy terkait bansos.

“Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu, karena kalau saya membaca sebetulnya, agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden akan menugaskan apa, ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus, penugasan presiden?” tanya Arief.

“Lah apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan, atau Menteri Sosial ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden? Ini kan seolah-olah ada frasa khusus, presiden punya misi tertentu, visi tertentu, untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan.”

Tak Elok Memanggil Presiden Jokowi

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengakui Pilpres 2024 lebih terasa hiruk pikuknya karena Presiden Joko Widodo diduga melakukan cawe-cawe untuk memenangkan satu di antara tiga pasangan calon yang berkontestasi. Hal tersebut disampaikan oleh Arief Hidayat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

“Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU,” kata Arief.

“Dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawe kepala negara, nah cawe-cawenya kepala negara ini.”

Meski demikian, kata Arief, Mahkamah Konstitusi merasa tidak elok untuk memanggil Presiden Jokowi hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi memanggil keempat menteri untuk merespons dalil pemohon bahwa ada dugaan kecurangan pemilu melalui pemberian bansos.

“Mahkamah sebetulnya juga, apa iya kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia? Kelihatannya kan kurang elok, karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Arief.