Jukir Liar Ngotot Minta Uang Bisa Dipenjara 9 Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM - Kapolrestabes Medan Kombes Teddy Jhon Sahala Marbun akan memperluas patroli untuk memastikan tak ada juru parkir (jukir) di luar kawasan Sistem e-Parking.

Hal ini sesuai aturan Pemko Medan yang menggratiskan pajak parkir di lokasi yang belum diterapkan sistem elektronik.

"Ada jukir yang tidak mengenakan e-Parking itu sudah ilegal, pungli (pungutan liar)," ucap Kombes Teddy saat diwawancarai Tribun Medan, 5 April 2024.

Ia meminta publik untuk melaporkan aktivitas jukir liar ke call center Polrestabes Medan di 110.

Penelusuran Tribun Medan di Kitab Hukum Pidana, pungutan liar tertuang dalam Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun pidana.

Sebelumnya, Pemko Medan menerapkan aturan gratis biaya parkir di ruas jalan yang tidak diterapkan e-Parking. Aturan ini mulai berlaku sejak, Selasa (2/4/2024) malam.

Amatan Tribun Medan, Rabu (3/4/2024) misalnya di ruas Jalan Abdullah Lubis, DI Panjaitan, Jamin Ginting, Dr Mansyur, Cik Ditiro, Balai Koto, Gatot Subroto, Petisah dan Adam Malik masih banyak jukir yang meminta pengendara untuk membayar parkir.

Selain itu di beberapa tempat yang menerapkan aturan e-Parking, masih banyak jukir yang tidak membawa alat elektronik untuk pembayaran.

Semua masih dilakukan pembayaran secara manual.

Kemudian, tidak ada satu petugas Dinas Perhubungan pun yang memantau terkait aturan yang mereka terapkan untuk tidak membayar parkir selain di area E-Parking.

Bahkan untuk area Pajak USU jalan Jamin Ginting, pengendara diberikan karcis dan pengendara roda dua harus membayar sebesar Rp 3.000.

Menurut pengendara yang sedang melintas di arah Jamin Ginting, Suwarno mengaku hendak mengantar sang istri berbelanja di area Pajak Usu (Pajus)

Namun setelah dirinya memarkirkan kendaraan, Suwarno diberikan sebuah karcis dan wajib membayar Rp 3.000.

Suwarno juga mengaku, belum mengetahui adanya aturan baru tidak membayar parkir selain di lokasi E-Parking.

"Tidak tahu saya. Jadi, saya bayar saja. Tadi juga saya bayar parkirnya secara cash,"jelasnya, Rabu (4/3/2024).

Menurut warga Kecamatan Medan Baru ini, penerapan tidak membayar parkir selain di area E-Parking cukup bagus. Hanya saja, menyulitkan masyarakat jika harus menggunakan pembayaran non tunai.

"Saya setuju jika tidak bayar parkir kecuali di lokasi E-Parking. Tapi, bagaimana kalau yang usianya sudah tua seperti saya, pastinya maunya yang simpel aja. Kalau non tunai tentu harus punya aplikasinya dan lain-lain," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Irna, pengendara roda empat yang sedang melintas di Jalan Abdullah Lubis. Dikatakannya dirinya belum mengetahui bayar parkir hanya boleh dilakukan di tempat E-Parking.

"Baru tahu. Tadi saya kena bayar parkir Rp 5.000 . Kebetulan saya mau sholat, tapi tidak parkir di dalam masjid Al-Jihad. Jadi sebelum turun saya sudah diminta bayar parkir," katanya.

Menurutnya, mau adanya Pembayaran parkir atau tidak, tetap tidak berpengaruh kepada masyarakat.

"Mereka jukir akan tetap aja minta uang parkir. Apalagi tidak ada petugas Pemko Medan yang mengawasi. Terlebih bagi orang seperti saya yang tidak mau ribet, ya udahlah bayar parkir saja. Hitung-hitung sedekah sama mereka," jelasnya.

Sementara seorang juru parkir di Abdullah Lubis, Imran, mengaku belum ada sosialisasi dari Pemko Medan terkait larangan bayar parkir selain di lokasi E-Pakring.

"Tidak tahu saya. Memang lokasi ini bukan area E-Parking," jelasnya.

Seharusnya, kata Imran, yang masih berpakaian lengkap atribut Jukir ini mengaku tetap akan menjadi jukir di Abdullah Lubis.

"Kecuali sudah ada arahan dari Pemko secara langsung. Jangan mendadak gitu. Kalau enggak, seluruh jalan saja diterapkan e-parking, jangan setengah-setengah," jelasnya.

Hingga saat ini, terkait penerapan aturan bebas biaya parkir kecuali di area E-parking, Tribun Medan masih berupaya konfirmasi ke Dinas Perhubungan.

(cr11/tribun-medan)