KETERANGAN 4 Menteri Untungkan Prabowo-Gibran, Hakim MK Arief Hidayat Singgung Cawe-cawe Jokowi

TRIBUN-MEDAN.COM -  Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengakui Pilpres 2024 lebih terasa hiruk pikuknya karena Presiden Joko Widodo diduga melakukan cawe-cawe untuk memenangkan satu di antara tiga pasangan calon yang berkontestasi. Hal tersebut disampaikan oleh Arief Hidayat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

“Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU,” kata Arief.

“Dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawe kepala negara, nah cawe-cawenya kepala negara ini.”

Meski demikian, kata Arief, Mahkamah Konstitusi merasa tidak elok untuk memanggil Presiden Jokowi hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Arief Hidayat mengatakan Mahkamah Konstitusi memanggil keempat menteri untuk merespons dalil pemohon bahwa ada dugaan kecurangan pemilu melalui pemberian bansos.

“Mahkamah sebetulnya juga, apa iya kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia? Kelihatannya kan kurang elok, karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Arief.

“Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini, tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya, dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon.”

Arief menuturkan, dalil permohonan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 mengatakan ada keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres.

“Itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral, ada sangkaan dugaan gubernur bupati wali kota yang penjabat, itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan,” ucap Arief.

“Kemudian ada peranserta lurah, kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral.”

Keterangan 4 Menteri yang Dihadirkan ke Sidang MK Malah Menguntungkan Prabowo

Diketahui, empat menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, Jumat (5/4/2024).

Keempat menteri itu diundang MK atas dua permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Para menteri ini dimintai keterangan oleh Mahkamah berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. 

Keempat menteri kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan di persidangan MK itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Penjelasan Tri Rismaharini

Mensos Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023.

Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.

Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp75,61 triliun untuk alokasi bansos

“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000,” kata Risma.

Dalam kesempatan itu, Mensos Tri Rismaharini menjawab pertanyaan hakim Arief Hidayat soal penyaluran bansos beras.

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan alasan mengapa Kementerian Sosial (Kemensos) tidak lagi menjadi pihak yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras.

“Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?” tanya Arief dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

“Ada, Bapak,” jawab Risma.

“Waktu itu yang menyalurkan siapa?” tanya Arief lagi.

“Dulu Kementerian Sosial, Bapak,” jawab Risma.

Risma membantah dirinya menjadi alasan mengapa Kemensos tidak lagi bertindak sebagai penyalur bansos beras pemerintah.

Menurutnya, ada penyebab lain atas hal ini.

“Lalu setelah Ibu jadi menteri, (penyaluran bansos) digeser ke kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional)?” tanya hakim Arief.

“Bukan, bukan, Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan,” jawab Risma.

“Iya, itu perlu dijelaskan supaya klir,” lanjut Arief.

Risma lantas menerangkan bahwa hal ini ada kaitannya dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 terkait dispute (perselisihan) harga.

Saat itu, politisi PDI Perjuangan tersebut ingin supaya nilai bansos beras disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

Tetapi, hal itu tidak terealisasi karena bansos beras harus menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP).

“Kalau saya menggunakan HET atau harga pasar saya mau dan tidak ada biaya bungkus."

"Kemudian ternyata enggak bisa, harus menggunakan dana CPB,” jelas Risma.

“Kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CPB, saya sampaikan begitu,” lanjutnya.

“Karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden digeser penanganannya ke kepala Bapanas?” tanya hakim Arief.

“Saya tidak tahu, mohon maaf saya tidak tahu ke mananya,” jawab Risma.

Risma pun menegaskan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai menteri, Kemensos tidak lagi menyalurkan bansos dalam bentuk barang. 

“Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang,” tandasnya.

Penjelasan Menko PMK Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam pemaparannya menyebut, pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun, dia mengatakan, pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelaksanaan pesta demokrasi, yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Muhadjir menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5 persen.

Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, sedangkan targetnya nol persen. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92 persen dari angka kemiskinan ekstrem pada 2022 sebesar 2,04 persen.

Dia mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun.

Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari – Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat.

Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

Di samping itu, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun.

Sri mengeklaim, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.

Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.

Di sisi lain, dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

APBN telah disusun sejak awal 2023. Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp152,30 triliun, naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.

“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.

Penjelasan Airlangga Hartarto

Dalam sidang itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada menteri yang akan menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Arahan Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya,” ucap Airlangga Hartarto.

“Arahan khusus tidak ada, jelas kan, sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri.”

Airlangga lebih lanjut pun bersyukur, pemberian keterangan dalam sidang di MK berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah sidang berjalan lancar dan penjelasan dari menteri-menteri tadi sudah jelas terkait dengan apa yang diharapkan oleh hakim majelis,” ujar Airlangga.

Tidak hanya itu, Airlangga menuturkan tadi menteri-menteri dalam sidang juga menyampaikan bahwasanya pembahasan mengenai bansos yang disalurkan kepada masyarakat ada di dalam rapat kabinet maupun rapat terbatas.

“Tadi kan sudah dijawab, bahwa seluruh pembahasan itu dirapatkan di dalam rapat kabinet, baik itu rapat terbatas, maupun rapat internal, jadi jelas ini hasil rapat kabinet,” tegas Airlangga.

Airlangga mengatakan, mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 yang menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos.

Sebab, dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal.

Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” kata Airlangga.

Dia melanjutkan, apabila dampak dari El Nino tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada pergerakan inflasi pangan yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang mencapai 10,33 persen year on year (YoY).

Adanya bantuan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter