SIKAP PDIP Menjadi Oposisi atau Bergabung Prabowo? Ini Kata Bambang Pacul

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," kata Muzani.

Baca juga: DICAMPAKKAN PDIP, Wali Kota Medan Bobby Nasution Maju Pemilihan Gubernur Sumut dari Partai Golkar

Baca juga: PENGAMAT Politik Universitas Al-Azhar Gembar-gembor Hak Angket Tinggal Kenangan, DPR RI Sudah Reses

Baca juga: SINYAL Hasto Kristiyanto Berpotensi Didepak dari Sekjen PDIP setelah Diperingatkan Presiden Jokowi

(*/tribun-medan.com)

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan  

Artikel ini telah tayang di Kompas.com