ALASAN Panglima TNI Ubah Nama KKB Jadi Organisasi Papua Merdeka OPM, Singgung Aksi Brutal dan Sadis

TRIBUN-MEDAN.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi mengganti nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Pergantian nama ini atas tindakan OPM yang melakukan tindakan yang brutal. 

Pergantian nama ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April 2024.

Surat ini ditandatangani oleh As Intel Panglima TNI, Mayjen TNI Djaka Budi Utama dan ditujukan untuk Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangdam XVIII/Kasuari.

Dalam surat telegram tersebut, penyebutan OPM bagi kelompok kriminal di Papua mulai berlaku saat ini hingga waktu yang tak ditentukan.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar membenarkan perubahan penyebutan nama tersebut.

"Ya benar," ucap Nugraha dalam keterangannya, Kamis (11/4/2024).

Nugraha menambahkan, penggantian penyebutan nama tersebut lantaran KKB bertindak kriminal yang tak segan membunuh.

"Penyebutan OPM dikarenakan mereka adalah suatu organisasi yg menyatakan dirinya tentara atau combatan (TPNPB)," katanya.

"Dalam aksinya selalu mengancam/mengganggu/membunuh tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan dan guru,"jelasnya kemudian.

Penjelasan Panglima TNI

Sementara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan alasan pihaknya mengubah penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali menjadi Organisasi Papua Mardeka (OPM). Menurut dia, kelompok separatis di sana menamakannya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sehingga pantas bila mereka disebut OPM. 

Diketahui dalam Rapat Koordinasi Kementerian Polhukam 29 April 2021 disepakati, penyebutan OPM menjadi KKB atau Kelompok Separatis Teroris (KST). Namun, tertanggal 5 April 2024, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM.

"Mereka sendiri menamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM," kata Agus seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/4/2024). 

"Sekarang mereka (OPM) sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan dan pembunuhan kepada TNI, Polri dan masyarakat," ujarnya. 

Ia menyatakan, pihaknya tak akan mendiamkan tindakan mereka yang terus mengganggu aktivitas masyarakat sipil di sana. 

"Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," katanya menegaskan.

Jenderal TNI Agus menambahkan, TNI mempunyai metode tersendiri untuk penyelesaian masalah di Papua.

Meski pihaknya akan melakukan operasi bersenjata, tetapi TNI juga mengedepankan pendekatan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

"Tentara kita di sana ngajar, memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, selalu diganggu. Padahal kita akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat, masa harus didiamkan," katanya.

Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin menilai perubahan nama OPM ke KKB/KST di Papua justru menyuburkan kekerasan itu sendiri.

Kelompok/Organisasi separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka. Apalagi, mereka juga punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru.

"Ada trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM.  Ada 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua,” kata Hasanuddin ketika perubahan nama OPM menjadi KKB.

Hasanuddin bercerita, ketika dirinya masih menjabat ajudan Presiden Habibie, pernah diminta untuk mengundang 100 tokoh Papua ke Jakarta. Terjadi perdebatan dalam pertemuan tersebut.

Para tokoh Papua ini minta referendum, karena ada keinginan lepas dari NKRI. Akhirnya, ketika itu diambil kebijakan berupa pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

Lalu, digelontorkanlah anggaran besar ke Papua. Namun, kata dia, anggaran Otsus hanya dinikmati kaum elit Papua. Anggaran seperti tak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah.

"Masyarakat di bawah tetap sulit mendapatkan ubi jalar, sulit mendapatkan akses kesehatan, dan pendidikan juga tidak tersentuh," ungkapnya ketika itu.

Purnawirawan Mayjen TNI itu pun menyesalkan mengapa istilah OPM diubah menjadu KKB.

Dalam pandangannya KKB hanyalah kelompok kriminal biasa. Padahal, lanjut Hasanuddin, mereka yang kebetulan tertangkap selalu menyuarakan Papua merdeka.

Mereka tidak sekadar melakukan kriminal biasa. Menurut Hasanudddin, ada keinginan besar di balik setiap aksi kriminalnya selama ini.

Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua.

Bila ada salah satu kelompok ini tertangkap, mereka lalu ditahan karena alasan kriminalitas. Tampak sekali, sambung dia, ada penanganan yang tidak menyentuh akarnya.

Ini bukan masalah kriminal, melainkan kedaulatan. Paradigma penanganannya pun harus diubah.

"Yang saya sesalkan, OPM berubah menjadi KKB. Ini, kan, sekadar kelompok kriminal. Mereka berbuat kriminal lalu ditahan selesai. Padahal, di masa OPM, mereka yang tertangkap tetap saja ingin merdeka. Mereka tidak sekadar berkelompok untuk berbuat jahat. Justru dii masa KKB, kelompok bersenjata ini semakin besar,"jelasnya.

Menurut Hasanuddin, kelompok bersenjata di Papua justru semakin bagus persenjataannya. Mereka mendapatkannya dari hasil selundupan atau rampasan.

"Kelompok ini memiliki tiga bagian penting, yaitu kampanye politik di dalam negeri untuk meminta dukungan ASN dan TNI/Polri. Kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kedutaan-kedutaan asing. Dan bagian terakhir, kekuatan senjata," jelas dia.

"Bagaimana pun mereka adalah saudara kita. Ini tanggung jawab kita bersama menyelesaikan masalah Papua," pungkas Hasanuddin ketika itu.

Baca juga: LOLLY Tantrum, Histeris dan Amuki Cindy Gegara Hubungi Vadel Badjideh: Benci, Jangan Chat Pacarku!

Baca juga: HEBOH Mama Muda Kabur Diajak Suami ke Rumah Mertua Malam Lebaran, Tinggalkan Balita, Tak Ada Cekcok

(*/tribun-medan.com)