Sosok Gus Muhdlor, Bupati Sidoarjo Eks Sekretaris GP Ansor Kini Jadi Tersangka di KPK

Selama penggeledahan berlangsung, kompleks Pendopo Delta Wibawa yang berada persis di sebelah utara Alun-alun SIdoarjo itu, dijaga ketat oleh petugas.

Pintu utama diportal dan wartawan dilarang masuk ke area tersebut.

Petugas KPK terlihat keluar dari area Pendopo Sidoarjo sekitar pukul 11.00 WIB.

Mereka menenteng empat koper besar saat berjalan keluar meninggalkan rumah dinas.

Para petugas kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pendopo dengan dikawal polisi.

Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Viral Preman Paksa Minta Uang Jaga Malam ke Pemilik Laundry, Sering Ngancam dan BAB di Depan Toko

Itu terkait dugaan korupsi insentif pajak yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di lingkungan BPPD.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 orang. Namun hanya satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni SW, Kasubag Umum BPPD Sidoarjo.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor hadir dan menjadi inspektur upacara Peringatan HUT Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.

Usai upacara, bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu sempat berkomentar tentang kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK di Sidoarjo.

Gus Muhdlor menegaskan, pihaknya bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan KPK berkaitan dengan tindakan hukum yang sedang berjalan di BPPD Sidoarjo.

Baca juga: Seorang Remaja Dirampok Lalu Dibunuh di Labuhanbatu, Pelaku DItangkap saat Hendak Jual Motor Korban

Dia juga menyampaikan, dirinya beberapa hari belakangan tetap melakukan kegiatan seperti biasa.

Gus Muhdlor memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK.

“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Kami juga memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan termasuk data-data yang diperlukan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang," katanya.

Dia juga mengaku telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak boleh terganggu meski sedang ada perkara hukum yang terjadi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.