Tak Terima Dianaktirikan, Kades di Aceh Geruduk Kantor Gubernur Minta Masa Jabatanya jadi 8 Tahun

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Keuchik atau Kepala Desa geruduk kantor Gubernur Aceh untuk berunjukrasa.

Para kepala desa ini datang untuk meminta kepada Pemerintah Aceh dapar memperpanjang masa jabatan mereka menjadi 8 tahun.

Keuchik di Aceh tidak ikut menjadi delapan tahun masa jabatannya setelah revisi Undang-Undang Desa disahkan.

Masa tugas pemimpin gampong (kampung) itu mengikuti Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). 

"Kami meminta masa jabatan keuchik mengikuti standar nasional yang telah diubah dalam UU Desa selama delapan tahun," kata Ketua APDESI Aceh, Muksalmina, di Banda Aceh, Jumat (19/4/2024), seperti dilansir Antara.

Baca juga: Polisi di Makassar Nyaris jadi Amukan Massa Usai Amankan Sekuriti yang Cabuli Bocah 5 Tahun

Dalam pasal 115 ayat 3 UUPA disebutkan, gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Sementara di sisi lain, saat ini UU Pemerintah Aceh juga sudah masuk Prolegnas dan sedang dalam proses pembahasan untuk direvisi oleh DPR RI.

Para keuchik di Aceh pun mendorong permasalahan gampong dan masa jabatan dalam UUPA pasal 115, 116, 117 tersebut juga ikut dirubah dengan penyesuaian UU Desa.

"Kalau dirubah juga tidak ada keputusan Aceh yang terganggu dengan merevisi tiga pasal tersebut dan mengakomodir keinginan teman-teman pemerintah gampong," ujar Muksalmina.

Merespons aspirasi APDESI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Zulkifli menyatakan bahwa Aceh memiliki UUPA, artinya ada UU khusus yang menegaskan masa jabatan keuchik enam tahun, dan dua periode.

Baca juga: Wakil ASEAN, Timnas Malaysia Rawan Tersingkir Paling Awal di Piala Asia U23

Kemudian, UUPA juga mengamanatkan pemerintah provinsi mengaturnya lebih rinci dalam qanun (peraturan daerah) secara teknis.

"Karena itu, pada 2009 kita keluarkan qanun nomor 4 tahun 2009 berdasarkan UUPA tersebut bahwa tetap dua periode (masa kepemimpinan keuchik)," katanya.

Pemerintah Aceh mengapresiasi atas penyampaian aspirasi oleh para keuchik ini, tetapi dalam perubahan UUPA bukan ranahnya Pemerintah Aceh, melainkan di nasional.

Meski demikian, lanjut dia, Pemerintah Aceh tetap menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan berlaku.

"Misalnya, apapun untuk Aceh nanti akan dikonsolidasikan dengan DPR Aceh untuk memasukan usulan aspirasi para keuchik tadi," demikian Zulkifli.

Artikel ini Tayang di Kompas.com

Baca Berita Tribun Medan lainnya di Google News