PENGAMAT Sebut Kesombongan PDIP 10 Tahun Bikin Sulit Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Oposisi Sendirian

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP bakal menjadi partai oposisi sendirian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski sendirian sebagai oposisi, PDIP mengamankan jabatan Ketua DPR RI. 

Jabatan Ketua DPR RI masih dipegang PDIP selama tiga periode. 

PDIP masih bertahan untuk menutup pintu terhadap Prabowo-Gibran. Sikap politik PDIP ini menjadi tantangan baru untuk para kader yang ada di DPR RI.

Pengamat Politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menilai sejumlah Parpol lain juga masih enggan menerima PDIP untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran. 

Selamat menilai hal ini terjadi lantaran sikap PDIP selama 10 tahun terakhir yang terkesan sombong. 

"Nah inilah dilema politik PDIP yang kalau dilihat dari sejarah politiknya saat sedang memenangkan kontestasi pemilu biasanya agak terlalu jumawa sehingga pihak lain juga agak sulit untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP," kata Ginting saat dihubungi, Kamis (25/4/2024).

Sebagai contoh bagaimana PDIP terlalu berkuasa dalam menentukan calon yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu membuat sejumlah parpol yang tadinya hampir berkoalisi dengannya memilih balik arah ketika merasa posisi Megawati Soekarnoputri terlalu berkuasa.

"Jadi dalam politik itu kan harus ada konsensus ya, kebersamaan. Konsensus tentu harus ada konsesinya apa yang didapat."

"Ya, ujungnya seperti kita tahu bahwa PDIP sesungguhnya berjalan sendiri dan PPP juga kurang mendapatkan respon positif di situ. Dampaknya PPP ya agak sulit untuk bisa masuk ke Senayan," kata Ginting.

Apalagi, PDIP kini juga menjadi satu-satunya parpol yang belum menerima hasil Pilpres 2024.

Hal itu terlihat tak adanya wakil dari PDIP yang menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI.

Bahkan, PDIP juga berencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah ini juga menandakan bahwa PDIP belum bisa keluar dari kemelut akibat luka politik yang begitu dalam terutama karena Jokowi," ujar dia.

Belum lagi mengenai buruknya hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan kini dengan Presiden Jokowi, di mana nama tokoh terakhir kini berada dalam barisan kubu Prabowo.

Prabowo tentunya mempertimbangkan saran dan masukan dari rekan koalisinya jika ingin mengajak partai lain untuk ikut bergabung.

Baca juga: Akrab dengan Prabowo, PKB Diprediksi Bakal Gabung Koalisi, Cak Imin Dinilai Mau Amankan Kursi Ketum

Baca juga: Profil Ning Maghrib Dicari Netizen, Sering Buat Kontroversi Kini Ngaku Dilamar Anak Kiai Lirboyo

Sementara dengan PKS yang selama 10 tahun ini menjadi oposisi, hubungan PDIP dengan PKS juga ibarat air dan minyak.

"Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ginting.

Suara PDIP Bisa Terus Merosot

Jika dinamika politik yang terjadi seperti ini, Ginting memprediksi suara PDIP bakal kembali merosot dalam Pemilu 2029 mendatang.

Salah satu faktornya dimana hak angket Pemilu yang katanya mau digulirkan oleh PDIP, nyatanya cuma sekadar retorika semata.

"Sekaligus juga menandakan bahwa di era Reformasi ini hanya Presiden Jokowi yang tidak pernah mendapatkan hak angket dari Parlemen.

Artinya apa? Artinya Parlemen di era Jokowi dipimpin oleh PDIP, sesungguhnya Parlemen ini hanya stempel pemerintah. Sama saja dengan era Presiden Soeharto, era Orde Baru.

Jadi kritik PDIP terhadap era kepemimpinan Orde Baru Presiden Soeharto malah kemudian diikuti lagi.

Jadi orang semakin tidak percaya publik, semakin tidak percaya lagi terhadap PDIP dan ke depan kemungkinan dalam pemilu 2029, suara PDIP juga akan tergerus lagi," paparnya.

Baca juga: Mengenal Tumor Hipofisis, Berikut Gejala dan Cara Penyembuhannya

Baca juga: Cara Mengubah Data Diri di Akun SSCASN yang Sudah Terlanjur Diunggah

(*/tribun-medan.com)