Terbengkalai di Beberapa Daerah, Pengerjaan Proyek Multiyears Rp 2,7 Triliun Ternyata Baru 77 Persen

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kerja Sama Oprasional (KSO) proyek multiyears Rp 2,7 triliun yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, PT SMJ, dan PT Pijar Utama sudah sepakat diakhiri dengan progres pekerjaan di lapangan 77 persen. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Mulyono saat dikonfirmasi Tribun Selasa (7/5/2024) di ruang kerjanya di kantor PUPR Provsu Jalan Sakti Lubis Medan. 

Dia mengatakan, pengerjaan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut senilai Rp2,7 triliun yang dikerjakan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Waskita Karya, PT SMJ dan PT Pijar Utama sudah sepakat mengakhiri pekerjaan di lapangan.

"Jadi kegiatan Pembangunan jalan dan Jembatan strategis Sumatera Utara senilai Rp2,7 triliun dengan kontrak bersama KSO Waskita Karya ,SMJ Utama dan PT Pijar telah berakhir setelah difasilitasi Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Jakarta kedua belah pihak sepakat mengakhiri pekerjaan dilapangan," katanya.

Setelah berakhirnya KSO tersebut menurut Mulyono bahwa Pemprov Sumut tetap akan melanjutkan pekerjaan itu dengan mekanisme yang berbeda.  

Jika sekarang kontrak tahun jamak bisa saja ke depan akan menjadi kontrak tahun tunggal, karena target Dinas PUPR Provsu semua jalan dan jembatan di seluruh Sumut dalam kondisi mantap ke depannya.

"Pemprovsu turut andil dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan arus lalu lintas barang maupun orang di Sumut. Pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dan pekerjaan yang belum dilaksanakan dengan paket Rp2,7 triliun nanti kita akan tetap lanjutkan sesuai dengan mekanisme berbeda dan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada pada kita (Dinas PUPR)," katanya. 

Sementara progres terakhir berdasarkan laporan dari KSO, sudah mencapai 77 persen, kata dia, nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu melalui tim ahli sebelum dibayarkan.

"Sementara yang sudah kita bayar hingga saat ini masih Rp 818 miliar termasuk uang muka," ujarnya.

Sementara untuk sisa pengerjaan, kata Mulyono, harus diverifikasi terlebih dahulu berapa yang harus dibayar kepada KSO. 

"Ada anggapan bahwa Pemprovsu berhutang ya dan saya kira bukan hanya pekerjaan Rp 2,7 triliun ini saja. Semua pekerjaan proyek itu berutang karena pekerjaan dulu selesai kan baru dibayar, ketika belum dibayar kan masih utang," pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya dicanangkan mega proyek pembangunan dan perbaikan jalan provinsi yang rusak sepanjang 450 Km di Sumatera Utara (Sumut) Proyek senilai Rp2,7 triliun tersebut ditargetkan rampung akhir tahun 2023.

Pada saat itu sistem pembayaran diwacanakan dilakukan dengan sistem multiyears (3 tahun anggaran) dari tahun 2022 hingga 2024.

Pembayaran pertama dilakukan akhir 2022 sebesar Rp 500 miliar, akhir 2023 Rp1,5 triliun dan akhir 2024 Rp 700 miliar.

Terbengkalai di Beberapa Daerah

Namun, di beberapa daerah proyek multiyears Rp 2,7 triliun Pemprov Sumut terbengkalai.

Berdasarkan data yang dihimpun tribun-medan.com, misalnya di Kabupaten Karo meliputi Jalan Simpang Tongkoh-Simpang Sinaman (5 Km), Jalur alternatif Jalan Besar Tiga Jumpa di Desa Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, jalur alternatif Medan-Berastagi (12,67 Km) dan jalan Kuta Rakyat- Batas Kabupaten Langkat terhenti sejak awal 2024.

Begitu pula di Jalan Penghubung Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di Batugajah, Desa Sionom Hudon Julu, yang terhenti sejak Januari 2024.

"Inilah proyek multiyears Rp 2,7 triliun itu. Januari berhenti, mereka kerja hanya sebulan. Sertu ± 700 meter lebar 4,5 meter," ujar Berawan Tumanggor (52), Selasa (7/5/2024).

Dikatakan Berawan, warga sudah menyumbang pasir dan batu (sertu) untuk pembangunan jalan perbatasan tersebut secara cuma-cuma.

"Itu tak bayar sertunya. Itulah karena senangnya kami warga sini dibangun jalan yang sudah lama sekali kami harapkan. Tapi sedihnya warga ketika pekerja berhenti Januari 2024. Diharapkan kian itu jalan enggak gagal karena sudah dua kali gagal pengerjaannya," bebernya.

Berawan dan warga perbatasan Humbang Hasundutan-Pakpak Bharat mengaku kecewa lantaran pembangunan terhenti sudah hampir lima bulan.

"Padahal warga di sini sangat berharap jalan itu jangan sampai gagal yang ketiga kalinya. Kami minta tolong lah perhatian Pemerintah," pungkasnya.

Karena jalan ini selalu gagal pengerjannya, sehingga akses laulintas antar dua kabupaten ini sangat sulit.

Apalagi dalam hal budaya, dalam setiap menghadiri pesta, pasti mengalami kendala karena jalannya sangat susah dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua.

Berawan berharap agar pembangunan jalan ini bisa dituntaskan Pemprov Sumut. "Kami berharap agar Pemerintah Provinsi Sumut dan juga Pemerintah Pusat memberikan perhatian terhadap jalan penghubung Humbang Hasundutan - Pakpak Bharat ini,"ujar Kepala Desa Sionom Hudon Julu ini kepada Tribun. 

(cr14/tribun-medan.com)