Meski Masih Berpolemik, Pemkab Langkat Tetap Tandatangani Kontrak PPPK Guru yang Lulus

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Para guru honorer yang dicurangi pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, telah menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Tak hanya itu, dugaan tindak pidana korupsi pada seleksi PPPK guru Langkat tahun 2023, saat ini masih terus berproses di Polda Sumut.

Sudah dua orang kepala sekolah ditetapkan tersangka. Adapun keduanya bernama Awaluddin dan Rohayu Ningsih .

Namun kedua kepala sekolah tersebut hingga sampai saat ini belum dilakukan penahanan.

Alih-alih mendapat kabar baik, malah informasi yang diperoleh wartawan, Badan Kepegawain Daerah (BKD) Langkat telah melakukan tandatangan kontrak terhadap guru-guru yang lulus seleksi PPPK tahun 2023.

Artinya Pemkab Langkat tetap melaksanakan tahapan proses seleksi PPPK guru tahun 2023, meski saat ini masih berpolemik.

"Soal tanda tangan kontrak yang dilakukan BKD Langkat kepada guru honorer yang lulus, hari ini masing masing institusikan punya jadwal, masing-masing menjalankan tugasnya," ujar Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy usai menerima para guru honorer yang menggeruduk Kantor bupati, Rabu (8/5/2024).

Lanjut Faisal, jika nanti ditemukan hal-hal yang dianggap salah, maka kontrak yang sudah ditandatangani akan dianulir.

"Artinya jika ditemukan ada kesalahan atau kecurangan, itu akan dilakukan pembatalan," ujar Faisal.

Diketahui, Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy menjawab janji yang ditanggih para guru honorer yang menggeruduk kantor Bupati Langkat terkait hasil investigasi kecurangan seleksi PPPK guru tahun 2023.

"Kita tidak melakukan investigasi, kita melakukan pemeriksaan secara khusus sesuai dengan arahan inspektorat provinsi, hasilnya sudah kami serahkan," ujar Faisal, Rabu (8/5/204).

Lanjut Faisal, hasil pemeriksaan secara khusus kecurangan seleksi PPPK guru, juga sudah dijelaskan ke Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin.

"Kami juga sudah menyampaikan hasil pemeriksaan dari Ombudsman Perwakilan Sumut. Dan itu juga sudah kami sampaikan ke bapak Pj Gubernur," ujar Faisal.

"Ada lima rekomendasi yang disampaikan Ombudsman. Itu juga kami masukkan ke dalam surat yang kami serahkan langsung ke Bapak Pj Gubernur," sambungnya.

Dikabarkan sebelumnya, para guru honorer yang dicurangi saat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 kembali menggeruduk Kantor Bupati Langkat di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (8/5/2023).

Guru-guru honorer ini datang menagih janji Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy atas hasil investigasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, soal kecurangan seleksi PPPK.

Mereka juga mempertanyakan sikap BKD Langkat yang dikabarkan telah menandatangani kontrak guru honorer yang lulus seleksi tahun 2023.

Pada aksi kali ini sedikit berbeda dengan aksi sebelumnya. Guru honorer ini masing-masing membawa Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK tahun 2023 kemarin.

Tampak tulisan di sertifikat tersebut, uraian nilai asli ujian CAT BKN yang diperoleh masing-masing guru honorer.

Seperti sertifikat milik guru honorer Dinda Lestari. Ia memperoleh nilai 601 dengan artinya lulus mutlak. Dan nilai yang diperoleh Dinda itu, menjadi nilai tertinggi ujian CAT BKN se-Kabupaten Langkat.

Namun ia malah tak lulus dan nilainya berkurang, usai nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)nya rendah.

"Kami datang kesini menagih janji hasil investigasi yang dilakukan Pemkab Langkat soal kecurangan seleksi PPPK," ujar Koordinator Aksi, Irwansyah.

"Jangan jadi pejabat yang janjinya busuk," teriak para guru.

Sekitar 30 menit menggelar aksi di depan Kantor Bupati Langkat, para guru honorer ini pun dipersilahkan masuk untuk menemui Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy.

(cr23/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan