LBH Medan Sebut Ombudsman Sumut Diduga Tutupi Maladministrasi Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi seleksi PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023 semakin hari semakin terus menimbulkan polemik dan telah masuk pada tingkat komplikasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur LBH Medan, Irvan Syahputra, Rabu (8/5/2024).

Adapun polemik tersebut diantaranya terkait penegakan hukum dan penyelesaian tindak pidana korupsi di Polda Sumut, yang hari ini masih menetapkan dua orang kepala sekolah sebagai tersangka, serta belum menetapkan tersangka intelektualnya atau pejabatnya.

"Masih segar diingatan beberapa hari yang lalu seorang guru honorer SDN050666 Lubuk Dalam Kabupaten Langkat yang juga korban kecurangan seleksi PPPK atasnama Anggie Ratna Fury Putri, dipecat kepala sekolahnya karena menyuarakan aksi adanya kecurangan dan tindak pidana korupsi seleksi PPPK Kabupaten Langkat tahun 2023," ujar Irvan.

Lanjut Irvan, polemik terkait kecurangan dalam seleksi PPPK langkat tidak berhenti pada pemecatan guru honorer tersebut.

Sangat miris dan mengejutkan jika komplikasi masalah ini merambat ke Ombudsman RI perwakilan Sumut.

Dimana menurut Irvan, Ombudsman RI perwakilan sumut diduga berpihak dan menutup-nutupi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait adanya maladministrasi dalam penyelenggaran seleksi PPPK Kabupaten langkat.

Melihat dari makna maladministrasi yang telah ditemukan oleh Ombudsman RI perwakilan Sumut, menggambarkan secara hukum dan nyata jika telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaran seleksi PPPK Kabupaten langkat tahun 2023.

Sehingga menimbulkan kerugian dan pelanggaran HAM terhadap ratusan guru honorer di Kabupaten Langkat.

"Dugaan keberpikan dan ditutupinya LAHP terkait adanya maladministrasi tersbut bukan tanpa alasan. Di mana sebelumnya secara gamblang Pjs Kepala Ombudsaman RI Perwakilan Sumatera Utara, James Marihot Panggabean, mengatakan jika Ombudsman Sumut menemukan cacat prosedur dalam Perencanaan dan Pelaksanaannya Penyelenggaran seleksi PPPK Langkat," ujar Irvan.

"Pjs Kepala Ombudsman mengatakan prosedur yang dilaksanakan telah melanggar Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur bahwa SKTT wajib diajukan ke menteri untuk mendapat persetujuan, paling lambat sebelum pengumuman lowongan. Namun hal itu baru diajukan Pemkab Langkat pada 26 Oktober 2023 atau setelah pengumuman dikeluarkan," sambungnya.

Direktur LBH Medan ini juga menyampaikan, Pjs Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, menyampaikan Permen PAN-RB Nomor 14 juga mengatur keharusan adanya pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengajuan persetujuan SKTT.

Namun surat permohonan persetujuan yang diajukan Pemkab Langkat tidak disertai pedoman teknis.

Bahkan adanya Kesalahan Fatal menurut Ombudsman Sumut yaitu ketiadaan sosialisasi pelaksanaan SKTT.

"Oleh karena itu Karena itu Ombudsman meminta Pj Bupati Langkat berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendikbudristek mengenai temuan masalah tersebut," ujar Irvan.