Respons PDIP Soal Elektabilitas Bobby Nasution Lampaui Edy Rahmayadi

Selain itu menurut Riza terdapat beberapa pekerjaan pemerintahan Edy yang belum selesai hingga hal ini mengurangi simpatis terhadap Edy. 

"Dan sisa pekerjaan yang tidak selesai sampai masa pemerintahannya habis menjadi alasan kenapa publik menilai rendah perjalanan pemerintahan Edy," lanjutnya. 

Hasil survei ini pun harus menjadi evaluasi bagi Edy untuk dapat menangkap persepsi publik. 

Menurutnya sejauh ini masyarakat lebih melihat Bobby sebagai harapan baru untuk pembangunan Sumut. 

"Selanjutnya, bentuk evaluasi seperti itu menuntut jalan keluar, salah satunya siapa figur yang layak memimpin. Mungkin di antara pertanyaan inilah figur Bobby menjadi pengharapan baru," kata Riza. 

PDIP Harapkan Edy Rahmayadi Pimpin Sumut Lagi

Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara menyampaikan harapannya agar mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melanjutkan pekerjaan yang masih belum rampung ke depannya.

Pandangan Fraksi PDIP itu dibacakan anggota DPRD Sumut, Delpin Barus saat rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2023 yang berlangsung, Rabu (25/6/2024).

"Terimakasih kepada pimpinan DPDR Sumut dan seluruh Fraksi DPRD kepada seluruh anggota DPRD Sumut yang telah kompak menjalankan fungsinya. Fraksi PDIP menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang telah sungguh-sungguh menjalankan fungsinya," kata Delpin Barus membacakan pandangan Fraksi PDIP.

"Kami berharap periode selanjutnya dipimpin kembali oleh saudara Edy Rahmayadi untuk menuntaskan semua program yang belum dituntaskan," lanjut Delpin Barus.

PDIP menilai komunikasi pemerintah baik eksekutif, yudikatif dan legislatif selama lima tahun belakangan cukup berjalan baik.

Meski ada sejumlah catatan pekerjaan oleh pemerintah sebelumnya yang mesti dituntaskan.

PDIP menyoroti masih adanya realisasi anggaran daerah yang belum tepat sasaran. Seperti realisasi anggaran sejak tahun 2021 dan 2022 yang dinilai lamban.

"Secara umum PDIP mengingatkan pada kesimpulan pelaksanaan anggaran pembangunan tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa progres dan presentasi pemerintah Provinsi Sumut berjalan lambat dan tersebut masih dapat kami maklumi. Sekali lagi ke depan pembangunan demi kesejahteraan rakyat dan kontrol kepemimpinan yang tegas dan dengan realisasi yang baik tanpa korupsi dan kolusi," kata Delpin.

PDIP pun memandang masih perlu dilakukan pembangunan secara berkesinambungan dengan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai.

Seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung di Sumut.