Ketua DPRD Toba Effendi Napitupulu Angkat Bicara terkait Isu Pencucian Rapor saat PPDB

"Kalau hal ini sudah bisa dikatakan sebagai tindakan pidana. Kami juga sudah siap menyampaikan hal ini ke APH kalau memang ini benar. Karena ini adalah tindak pidana apabila mengganti nilai rapor," sambungnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan soal kurangnya jumlah sekolah SMA dan SMK termasuk persebarannya di Kabupaten Toba dengan memperhitungkan jumlah pelajar yang lulus setiap tahunnya.

"Kalau kita bisa ambil akar permasalahannya, daya tampung SMA dan SMK sangat kurang. Dari pemerintah daerah dan DPRD, kita sudah lakukan upaya. Salah satunya di Kecamatan Porsea, SMA dan SMK tidak ada. Yang menghibahkan tanah untuk pembangunan sekolah tersebut tidak ada hingga saat ini," terangnya.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan di Toba adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, sejak lama, pihaknya telah membina komunikasi dengan Pemerintah Provinsi, khususnya dinas pendidikan agar memperhatikan pemerataan jumlah SMA dan SMA serta persebarannya.

"Ini juga menjadi pembahasan bagi kita. Yang sampai ke saya juga sudah banyak keluhan soal daya tampung dan juga keberadaan sekolah," ujarnya.

"Pada prinsipnya pemerintah provinsi telah banyak berkomunikasi baik ke pemerintah daerah dan juga DPRD dan mau membangun dengan catatan lokasi atau lahan pembangunannya ada," katanya.

(cr3/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan