Pergantian Pj Gubernur Sumut Disebut-sebut bakal Bantu Bobby Nasution Lawan Edy Rahmayadi

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Penunjukkan Pj Gubernur Sumatera Utara disebut untuk mempermudah komunikasi Bobby Nasution saat menghadapi pemilihan Gubernur 27 November 2024 mendatang.

Pergantian Hasanuddin sebagai Pj Gubernur yang merupakan dari kalangan TNI kepada Agus Fatoni dari Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri secara diam-diam menyisipkan kepentingan di momen Pilkada Sumut.

Apalagi Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden RI Jokowi akan melawan Edy Rahmayadi seorang pensiunan TNI.

"Terlepas dari hasil monitoring dan evaluasi pergantian Pj Gubernur dari kalangan TNI ke sipil secara tersuruk (tersembunyi, red) Edy Rahmayadi positif maju sebagai Gubernur dari PDIP sebagai calon Gubernur Sumut melawan Bobby Nasution," kata pengamat politik dari Universitas Islam Sumatera Utara Rafriandi Nasution kepada Tribun Medan, Sabtu (22/6/2024).

Rafriandi menilai, Hasanuddin yang merupakan pensiunan TNI lebih mudah berkomunikasi dengan Edy yang merupakan mantan Pangkostrad dibandingkan dengan Bobby Nasution.

"Jika dengan pensiunan TNI pasti menyulitkan komunikasi dengan Bobby apalagi lawannya adalah Edy yang merupakan pensiunan TNI. Jika dengan sipil pasti lebih dapat chemistry-nya.

Walau secara langsung tidak ke sana namun tentu ini jadi salah satu pertimbangan," kata dia.

Bobby sendiri secara resmi telah mendapat dukungan 4 partai sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Menantu Jokowi itu akan menghadapi mantan Gubernur sebelumnya yakni Edy Rahmayadi yang berpeluang diusung oleh PDIP.

Seperti yang diketahui Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pergantian Pj Gubernur Sumut.

Ada pun yang akan ditunjuk adalah Agus Fatoni menggantikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin yang sebelumnya dilantik pada 5 September 2023.

Hassanudin diinformasikan juga akan dilantik menjadi Pj Gubernur NTB.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Muhummadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Anshor Siregar menilai pergantian Hassanudin dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumut menjadi Pj Gubernur NTB merupakan hukuman downgrade (turun level) bagi Hassanudin.

Hal ini, kata Sohibul, karena Sumut termasuk provinsi keempat dengan jumlah penduduk terbanyakndi Indonesia.

"Jadi, kita tidak tahu apakah mutasi ini hasil kajian triwulanan Tito atau keputusan berdasarkan evaluasi harian Joko Widodo. Tetapi yang jelas Hasanuddin kena hukuman didowngrade," ungkap Sohibul kepada tribun-medan.com, Sabtu (22/6/2024).