Sosok Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Kemendagri yang akan Jadi Pj Gubernur Sumut Ganti Hassanudin

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sosok Penjabat Gubernur Sumatra Utara akan berganti dari Hassanudin menjadi Agus Fatoni.

Penggantian ini akan dilakukan pada Senin (24/6/2024) di Jakarta. Agus Fatoni menggantikan Hassanudin yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Fatoni lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampung pada 6 Juni 1972. Ia merupakan seorang birokrat yang telah lama berkarier di Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini, ia menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatra Selatan sejak Oktober 2023.

Sebelumnya ia merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah sejak 10 Maret 2022. Saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah, ia juga kerap mengunjungi Sumut dan hadir di Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk memberikan arahan.

Ia juga sempat mengisi posisi Pj Sementara Gubernur Sulawesi Utara sejak 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

Pengamat Sebut Terkait Pilgub Sumut Bobby vs Edy

Pengamat politik dari Universitas Islam Sumatera Utara Rafriandi Nasution menilai pergantian Pj Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin tak lepas dari proses pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung.

Menurutnya, pergantian Pj Gubernur Sumut dari sosok seorang mantan Jenderal TNI dengan sosok sipil dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni juga tak lepas dalam rangka pemenangan calon Gubernur Sumut.

"Penunjukkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni jadi Pj Gubsu itu menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi lemah di Sumut. Itu secara tersurat dan tersirat. Namun yang tersuruk bahwa positif sudah Edy Rahmayadi maju sebagai calon Gubernur dari PDIP melawan Bobby Nasution," kata Rafriandi kepada tribun-medan, Sabtu (22/6/2024).

Rafriandi menilai penunjukkan Pj Gubernur tentu telah melewati pertimbangan.

Sebagai pejabat pemerintah, Pj Gubernur, Bupati dan walikota adalah aparatur negara yang diutus untuk menjalankan pemerintahan.

Namun saat pelaksanaan Pilkada atau Pemilu secara tersuruk penunjukan Pj Gubernur tidak dapat dilepaskan dari kontestasi yang berlangsung.

Termasuk di Sumut. Dia menilai penunjukan Pj Gubernur dari kalangan sipil menggantikan Hasanuddin yang merupakan dari kalangan TNI tak lepas kepentingan pemilihan calon kepala daerah.

"Ya bisa saja ini bagian bagaimana proses pemilihan calon kepala daerah di Sumut. Secara tersirat dan tersurat ini bagian dari evaluasi. Namun secara tersuruk jika dengan mantan Gubernur dari kalangan TNI menyulitkan komunikasi Bobby Nasution," kata dia.

"Apalagi Edy yang akan menjadi lawan Bobby adalah mantan TNI juga. Jadi walaupun tidak secara langsung namun hal ini pasti jadi pertimbangan diluar dari hal hal yang bentuknya birokrat," lanjut Rafriandi.