Bupati Madina dan Nias Utara Keluhkan Soal Program MBG yang Tak Berjalan Maksimal

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu,  mengeluhkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menjelaskan, belum adanya tindakan dari pemprov Sumut soal  tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, mereka mengeluhkan soal akses penyaluran MBG. Terkhusus untuk area kepulauan Nias.

Awalnya, Saipullah mengatakan, SPPG yang ada di Madina merupakan milik swasta, bukan Badan Gizi Nasional.

Dia mengaku sempat diminta pemerintah provinsi untuk memetakan 3 titik untuk SPPG.

Namun, hingga kini, kata Saipullah, hal tersebut belum juga direalisasikan meski pihaknya telah menyampaikan soal titik-titik tersebut.

“SPPG yang ada di kabupaten kami semuanya berdiri atas usulan yayasan atau inisiatif swasta, belum ada yang didirikan Badan Gizi nasional. Pada saat awal kami mendapatkan permintaan titik di daerah oleh provinsi, ada tiga titik. Kemudian kami kasih 13 titik, sampai hari ini belum ada realisasinya,” jelasnya, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, jika SPPG itu hanya dikelola oleh swasta, maka  hanya akan berfokus di pusat kota. Sementara, kata Saipullah, Madina merupakan wilayah yang luas hingga mencapai 6.600 km persegi.

“Maksud kami, kalau lah swasta yang melakukan, mereka akan memilih di tempat kota saja, sementara daerah kami itu, daerah yang luas nya 6600 km⊃2; dengan kontur pegunungan, pantai, laut dan persawahan. Kecamatan dengan kecamatan lain bisa ditempuh 3-5 jam,” ucapnya.

Selain itu, diakuinya ia  ditunjuk sebagai ketua satgas MBG. Namun, dia mengaku tidak dilibatkan dalam hal itu.

Padahal, kata Saipullah, jika saja MBG tersebut mengalami masalah, maka bupati lah yang akan bertanggungjawab.

“Kami ditunjuk ketua satgas di kabupaten, tapi kehadiran SPPG ini tidak ada sentuhan sama Bupati, baik itu permohonannya maupun operasionalnya.

Sehingga kalau terjadi nanti permasalahan di lapangan, bupati lah duluan yang tanggungjawab, tapi sama sekali tidak ada dilibatkan terkait dengan keberadaan dan operasional SPPG itu,”tuturnya.

Sementara  Bupati Nias Utara Amizaro mengeluhkan soal akses penyaluran MBG tersebut. Dia mengaku di Nias Utara ada beberapa wilayah yang tidak bisa dilalui kendaraan roda dua atau empat.

“Ada beberapa catatan khusus MBG, di mana sasaran ini kan TK, SD dan sebagainya. Bagaimana menyikapi beberapa lokasi yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dan empat, contoh di Kabupaten Nias Utara ini ada SD, SMP tidak bisa roda dua, sehingga kesulitan kami di daerah, kami dibully, apa yang harus kami lakukan?,” katanya.