Nasib Letda R, Prajurit Kostrad yang Nekat Gelapkan Uang Kesatuannya Rp 876 Juta untuk Judi Online

"Kalau dia melanggar, kita hukum. Ada aturannya," imbuh Agus.

Sementara, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkap pemerintah terus berupaya memberantas praktek judi online yang kian gencar terjadi di Indonesia.

Hadi juga meminta pimpinan TNI dan pimpinan Polri memberi perhatian khusus kepada setiap anggotanya agar tidak ikut ke dalam praktik judi online.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga, termasuk TNI, Polri, juga kerap memberikan perhatian khusus kepada seluruh jajarannya supaya tidak terjebak judi online. Sehingga upaya upaya mitigasi dengan pencegahan maupun tindakan hukum ini bisa selasar," kata mantan Panglima TNI ini, Kamis (13/6/2024).

Ini Kata Panglima TNI

Letda R, perwira keuangan atau Paku TNI AD dari Brigif 3/Tri Budi Sakti (TBS), Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam dipecat dari TNI.

Ancaman ini muncul setelah dia ketahuan menggelapkan uang kesatuan untuk main judi online.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto pun telah menginstruksikan agar prajurit yang terlibat judi online agar dipecat.

"Sudah ada sanksi tegas dari Panglima untuk prajurit yang terlibat judi online, kalau pecat, ya pecat," kata Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi di Jakarta, Sabtu (22/6/2024), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Namun, sanksi pemecatan akan dijatuhkan setelah yang bersangkutan menjalani sidang di pengadilan militer.

"Yang memutuskan pengadilan militer," kata Kristomei Sianturi.

Menurut Kristomei, pemeriksaan masih terus bergulir guna mencari tahu kemungkinan lebih banyak jumlah uang yang dipakai untuk judi online.

Setelah pemeriksaan nanti selesai, berkas perkara akan dilimpahkan untuk disidangkan dalam pengadilan militer.

Diberitakan Tribunnews, total anggaran kesatuan yang digelapkan oleh Letda R sebanyak Rp 876 juta. Namun jumlah uang yang diselewengkan masih dihitung pihak jajaran Kostrad.

Letda R diduga menyelewengkan dana kesatuan untuk judi slot online sejak Agustus 2023 dan bukan yang pertama.

Kasus ini terungkap, karena Letda R selalu menunda memberikan dana program kerja satuan yang menjadi tanggung jawabnya.