Berita Viral

Program Makan Gratis Telan Rp 71 Triliun, Bagaimana Dampak Defisit di APBN 2025?Ini Kata Sri Mulyani

Program makan gratis yang bakal dijalankan Prabowo-Gibran bakal menelan anggaran mencapai Rp 71 triliun. 

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan suami di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai silaturahim hari pertama Lebaran, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (10/4/2024). (KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA) 

TRIBUN-MEDAN.com - Program makan gratis yang bakal dijalankan Prabowo-Gibran bakal menelan anggaran mencapai Rp 71 triliun. 

Anggaran ini tentu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Dalam program ini APBN tidak mengalami defisit yang terlalu besar. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit anggaran cuma mencapai sekitar 2,29 persen hingga 2,82 persen. 

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih, yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyampaikan, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis itu akan disusun secara detail oleh tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, range defisit maupun rasio utangnya juga akan tetap terjamin sesuai batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," ucapnya.

Baca juga: Pelaku Pencurian Lukai Wanita Kakak Beradik dengan Obeng dan Gunting, Ditangkap Polsek Panai Tengah

Baca juga: TERGIUR Pernikahan Mewah Harga Murah, Pengantin di Bogor Ditipu WO, Dekorasi Kosong, Tamu tak Makan

Anggaran program makan bergizi gratis telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, berpendapat jumlah tersebut merupakan angka yang sangat baik.

"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik," ucapnya dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyebut, pihak gugus tugas dan pemerintahan sekarang telah menyepakati angka tersebut.

Thomas juga mengatakan, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

"Itu juga penting digarisbawahi. Kami sangat mengikuti siklus tersebut. Jadi, angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, program makan bergizi gratis ini telah disepakati dan akan dijalankan secara bertahap.

Thomas menegaskan, hal itu adalah kunci dari keberlangsungan program ini.

"Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap," terang Thomas.

"Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas."

"Tentunya kita ingin mencapai target 100 persen, ya, secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama," ucapnya.

Thomas Djiwandono mengatakan, hal teknis lebih lanjut soal program makan bergizi gratis masih dalam proses diskusi internal.

"Makan bergizi, saya rasa banyak sekali hal yang teknis."

"Dalam hal ini, yang saya bisa katakan di sini adalah semua pertanyaan mengenai total jumlah, prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang bisa saya katakan adalah ini sedang dipikirkan secara internal," kata Thomas.

Oleh sebab itu, dirinya mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal teknis dari program ini.

Menurutnya, masih ada proses siklus APBN di DPR yang harus diikuti.

Setelah itu, baru bisa Tim Prabowo menjelaskan soal program makan bergizi gratis ini.

"Saya saat ini tidak bisa menjelaskan teknisnya karena siklus-siklus itu harus kita lalui dulu."

"Setelah siklus APBN ini selesai, kami akan menjelaskan segala sesuatu yang teknis yang menyangkut program tersebut," ujar Thomas.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan jumlah anggaran makan bergizi gratis senilai Rp71 triliun.

Ia mengatakan, anggaran itu sudah dikalkulasi berdasarkan daerah di Indonesia.

"Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah," kata Airlangga kepada wartawan di DPR, Senin.

Namun, pada praktiknya nanti program makan bergizi gratis akan difokuskan terlebih dahulu pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

"Salah satunya," tegas Airlangga.

Baca juga: Meriahkan HUT Ke-78 Bhayangkara, Polres Tanjungbalai Gelar Lomba Gebuk Bantal di Sungai Asahan

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu Paksa Masuk Kantor Gubernur Untuk Bertemu Pj Gubsu Agus Fatoni

(*/tribun-medan.com)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved