Presiden Jokowi Setop Sementara IKN, Alasannya Karena Air dan Listri Belum Ada

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) mulai Juli 2024 ini seperti rencana awal. Sebab, sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan lokasi kantor untuknya belum siap hingga saat ini.

Hal tersebut diketahui dari laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (10/7). "Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," kata dia menegaskan.

Orang nomor 1 RI itu menjelaskan, keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.

Adapun, Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Ke-79 RI terus dikebut. Saat ini katanya pembangunan telah memasuki tahap akhir.

Ia menyebut pembangunan terus digenjot untuk memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di IKN.

“Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan upacara kemerdekaan dengan baik," kata Raja Juli.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” lanjutnya. Ia optimistis upacara HUT Ke-79 RI di IKN dapat terlaksana dengan lancar, serta kualitas yang dihadirkan juga baik

Terkait belum jelasnya waktu pemindahan ibu kota negara tersebut, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai proyek IKN merupakan kebijakan yang terlalu dipaksakan dan dibuat tergesa-gesa. Sehingga menurutnya menimbulkan beberapa masalah, seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastuktur yang belum rampung.

 
"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya," kata Djarot. "Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," sambungnya.

Atas hal tersebut, Djarot menyindir pemerintah agar tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi. Apalagi sejak awal sudah menggembor-gemborkan soal kesiapan terhadap pemindahan ibu kota tersebut.

"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandas Djarot.