Bimtek Menguras Dana Desa Terus Menerus Dirasakan Kades di Deli Serdang, Polisi : Ada yang Mau Demo

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menguras Dana Desa (DD) terus menerus terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Beberapa Kepala Desa mengeluh dengan kondisi ini sebab anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

Selain dibuat untuk para Kepala-Kepala Desa, kegiatan Bimtek ini juga pernah dibuat dan diarahkan untuk ibu-ibu PKK, para Kepala Dusun (Kadus) hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Informasi yang dihimpun kegiatan Bimtek selalu dibuat di luar Kabupaten Deli Serdang.

Terakhir kegiatan Bimtek dibuat 3 hari untuk para BPD mulai dari 13 sampai 15 Juli.

Meski banyak hotel di Kabupaten Deli Serdang namun untuk Bimtek BPD ini Ratusan BPD disebar di tiga titik hotel yang berada di Kota Medan seperti Hotel Grand Kanaya, Hotel Griya dan Hotel Danau Toba.

Tema Bimtek berkaitan soal sinergitas BPD dalam perencanaan pembangunan desa dan optimalisasi fungsi strategis BPD dalam pengawasan dan pencegahan korupsi dana desa.

Pelaksana Bimtek terakhir ini adalah Lembaga Management Indonesia yang berkantor pusat di Bandung. 

"Ya buat pusing bimtek ini. Terus terang saja bimtek-bimtek ini program-program titipanlah. Artinya memang udah setengah dipaksalah kami ini. Terkuras luar biasalah (Dana Desa).

Kalau memang ada di program nggak masalah. Terkadang anggaran kami belum cair dipaksakan untuk ikut. Cari pinjaman disuruh ke sana ke sini,"ucap salah satu Kades yang namanya tidak mau dituliskan. 

Beberapa Kades tidak bisa merincikan siapa pihak yang paling diuntungkan dalam kegiatan-kegiatan Bimtek.

Namun beberapa Kades berpendapat Bimtek yang kerap kali dibuat merupakan titipan-titipan dari oknum-oknum Aparat termasuk penegak hukum.

Meski tidak pernah berkomunikasi langsung dengan oknum aparat namun dikalangan Kepala Desa Bimtek ini sudah mereka kenal titipan-titipan aparat. Selama ini mereka selalu berkordinasi dan membayar kepada Lembaga yang membuat Bimtek. 

"Tahun ini saja seingat saya sudah ada tiga kali mulai dari yang pertama untuk Ibu PKK, Kepala Dusun dan terakhir BPD. Ini sudah ada dapat kabar juga kami rencananya giliran Sekdes dan Bendahara. Masih wacana tapi kami sudah dengar," kata beberapa Kades lain. 

Kades berpendapat mencari pendahuluan uang ini yang dianggap merepotkan. Sebab anggaran yang mereka punya belum keluar.