BREAKING NEWS : PDIP Keluarkan Surat Tugas 11 Calon Kepala Daerah di Sumut

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan surat tugas kepada 11 calon kepala daerah di Sumatera Utara. 

Ada pun surat tugas itu diberikan kepada calon bupati dan wali kota di Sumut yang diserahkan pada Jumat (19/7/2024). 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Sumut Mangapul Purba mengatakan, 11 calon kepala daerah diberikan surat tugas oleh PDIP. 

Ada pun surat tugas itu untuk memudahkan para calon kepala daerah untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya. 

"Ya jadi ada 11 surat tugas yang telah dikeluarkan oleh PDIP. Jadi tujuan agar calon kepala daerah bisa berkomunikasi dengan partai lainnya serta meminta juga agar mereka mencari pasangan," kata Mangapul.

Ada pun surat tugas yang keluar untuk calon kepala daerah seperti Gunung Sitoli, Sibolga, Labuhanbatu, Padangsidempuan, Padang Lawas, Nias Selatan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Deliserdang hingga Samosir. 

Salah satu calon kepala daerah yang diberikan petugas oleh PDIP seperti, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) hingga Walikota Gunung Sitoli Sowa’a Laoli. 

"Untuk beberapa nama memang adalah kepala daerah petahana. Sifatnya masih surat tugas kepada mereka," kata Mangapul.

Alasan PDIP Beri Surat Tugas pada Radiapoh Hasiholan Sinaga 

DPP PDI Perjuangan memberikan surat tugas kepada Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), Bupati Simalungun Petahana untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati Simalungun pada November 2024 mendatang.

Hal ini membuat kejutan, di mana Anggota DPRD PDIP dan Bupati sering berbeda pandangan. 

Maraden Porty, Ketua Bappilu DPC PDIP Simalungun mengatakan bahwa surat tugas ini hanya diberikan kepada satu orang, yakni RHS.

Surat tugas ini tak serta merta memberi arti dukungan mutlak kepada RHS untuk maju di Pilkada. 

"Ya, ini kan namanya surat tugas. Artinya beliau Pak RHS harus membangun koalisi partai politik untuk mendapatkan kapal maju di Pilkada. Kemudian memilih siapa yang cocok menjadi wakilnya," kata Maraden Porty. 

Terkait surat tugas ini memberikan makna hubungan RHS dengan PDIP sudah menyatu, Maraden Porty mengaku agenda politik dan pemerintahan bisa saja berbeda.

PDI-P tetap mengkritik bila mana kebijakan Pemkab Simalungun dianggap kurang sesuai.