Kerap Berseberangan di Pemerintahan, PDIP Beri Surat Tugas ke Radiapoh Hasiholan Sinaga

TRIBUN-MEDAN.com, RAYA - DPP PDI Perjuangan memberikan surat tugas kepada Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), Bupati Simalungun Petahana untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati Simalungun pada November 2024 mendatang.

Hal ini membuat kejutan, di mana Anggota DPRD PDIP dan Bupati sering berbeda pandangan. 

Maraden Porty, Ketua Bappilu DPC PDIP Simalungun mengatakan bahwa surat tugas ini hanya diberikan kepada satu orang, yakni RHS.

Surat tugas ini tak serta merta memberi arti dukungan mutlak kepada RHS untuk maju di Pilkada. 

"Ya, ini kan namanya surat tugas. Artinya beliau Pak RHS harus membangun koalisi partai politik untuk mendapatkan kapal maju di Pilkada. Kemudian memilih siapa yang cocok menjadi wakilnya," kata Maraden Porty. 

Terkait surat tugas ini memberikan makna hubungan RHS dengan PDIP sudah menyatu, Maraden Porty mengaku agenda politik dan pemerintahan bisa saja berbeda.

PDI-P tetap mengkritik bila mana kebijakan Pemkab Simalungun dianggap kurang sesuai. 

"Kalau nggak cocok ya tetap kita kritik. Urusan pemerintahan dan politik kan beda," kata Maraden Porty. 

Terkait langkah selanjutnya, pascamendapatkan rekomendasi PDIP, Maraden mengatakan bahwa ada harapan dari pengurus partai agar RHS mempertimbangkan wakilnya adalah kader PDI-P sendiri.

Menurutnya banyak nama di PDIP yang cocok mendampingi RHS pada kontestasi pilkada. 

"Harapannya ya kader PDIP itu bersama dengan beliau. Banyak kok kader kita yang kita anggap layak seperti Pak Maryono dan lain-lain," katanya. 

Adapun surat tugas PDIP kepada Radiapoh Hasiholan Sinaga dikabarkan diambil oleh kerabat dekat bupati, yakni Chrismes Haloho

PDIP mengeluarkan surat tugas untuk 11 calon bupati dan wali kota di  Sumut. 

"Sesuai dengan surat dari DPP kita menyerahkan di Kantor DPD setelah melalui suatu mekanisme partai dari penjaringan di DPC, kemudian di DPD proses penyaringan melalui wawancara, kemudian menyampaikan laporan progres ke DPP, maka hari ini sudah menyerahkan beberapa surat tugas kepada bakal calon bupati dan juga wali kota," kata Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto, Jumat (19/7/2024). 

Sutarto mengatakan, dalam surat tugas itu meminta kepada calon bupati dan wali kota di Sumut agar melakukan konsolidasi dengan struktur PDIP di Kabupaten dan Kota.