Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Tegaskan Komitmen Pemprov Sumut Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNMEDAN.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mendukung  program Pemerintah Pusat guna menuntaskan kemiskinan ekstrem.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 di Ruang Heritage, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (5/8/2024).

“Sumatera Utara siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini sukses,” ujar Fatoni.

Baca juga: Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni bersama Tokoh Pembina Samsat Nasional Teken Gerakan 1.000 Tanda Tangan

Fatoni menjelaskan saat ini kemiskinan di Provinsi Sumut mengalami penurunan dari 8, 15 persen pada Maret 2023 menjadi 7, 99 persen pada Maret 2024.

Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat sebesar 9,03 persen pada tahun 2024.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumut bulan Maret 2024 tercatat sebesar 1.228.000 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.240.000 jiwa.

Sementara Provinsi Sumut mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78 persen pada Maret tahun 2023 atau lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41 persen.

Angka kemiskinan ekstrem Sumut, juga lebih baik daripada capaian nasional yang tercatat sebesar 1,12 persen.

Jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Sumut tahun 2023 adalah sebesar 118.420 jiwa atau lebih rendah dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 212.810 jiwa.

Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas sebanyak 19.615 orang sedangkan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Sumut sebanyak 951.467 orang.

Saat ini Pemprov Sumut memiliki berbagai inovasi melalui program unggulan guna menghapus kemiskinan ekstrem, di antaranya pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO).

Lalu, Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin, Bus Kesehatan Bergerak, Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian.

Pemprov Sumut mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memperkuat sinergi kebijakan yang lebih baik antara pusat dan daerah sehingga kebijakan program.

Dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih harmonis, komprehensif dan terhindar dari tumpang tindih.