Pj Bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman Suruh Para Kades Tolak Bimtek Desa dari Lembaga Tak Jelas

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Penjabat Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman kembali memberi perhatian atas kegiatan-kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang saat ini terus dilaksanakan dan diikuti oleh Pemerintah Desa (Pemdes).

Karena selama ini kegiatan Bimtek banyak menguras Dana Desa (DD), Wiriya pun turun tangan untuk memberikan arahan secara langsung kepada Kepala Desa.

Arahanya itu disampaikan pada suatu forum acara pelantikan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Deli Serdang di gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya Lubuk Pakam Kamis, (8/8/2024). 

"Pada kesempatan ini saya atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyatakan tidak usah ikuti bimtek-bimtek yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tidak jelas," ujar Wiriya Alrahman. 

Saat dirinya menyampaikan kalimat itu dipodium, tepuk tangan gemuruh dari para Kades yang hadir di acara ini pun terdengar. Sebab selama ini sebagian kepala desa juga merasa tertekan dan takut untuk tidak mengikuti kegiatan bimtek karena menganggap dibalik kegiatan Bimtek juga ada bayang-bayang oknum Aparat Penegak Hukum (APH). Wiriya mengaku perlu dan penting menyampaikan hal ini lantaran sampai kini kegiatan Bimtek desa di Deli Serdang terus-terusan terjadi. 

"Bimtek bermanfaat kalau yang dibimtekkan itu memang diperlukan dan yang melaksanakan bimtek itu yang benar benar berkualitas oleh lembaga resmi bukan oleh lembaga lembaga yang tidak jelas," kata Wiriya. 

Disampaikan Wiriya saat Pengurus APDESI Deli Serdang beraudiensi ke dirinya sekaligus mengundang untuk hadir di acara pelantikan, sudah sempat diucapkan bahwa sebenarnya sudah ada surat resmi yang dikeluarkan Pemkab Deli Serdang menyikapi kegiatan-kegiatan Bimtek. Jika memang melihat lembaga-lembaga yang membuat kegiatan bimtek tidak jelas diarahkannya untuk ditolak saja. Tidak perlu kades mau untuk ikut dan diharapkan semua Kades bisa bersatu. 

"Saya hanya bilang lembaga, karena yang menyelenggarakan itu lembaga. Ada yang dari Bandung dan ada yang dari Aceh pula yang tak jelas. Tolak itu pak. Saya sampaikan ini di forum resmi ini. Supaya apa? Supaya anggaran APBDes itu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, bukan dibuang cuma-cuma," kata Wiriya. 

Ia menganggap para Kades tidak perlu khawatir, menurutnya kalau APDESI bersatu, masalah ini bisa diatasi. Namun demikian jika memang dianggap Bimtek benar-benar bermanfaat ia pun tidak mau melarang. Disebut ada hak otonomi Kades untuk melaksanakan anggaran belanja desa. 

"Tapi kalau tidak (bermanfaat) jangan. Kita harus mempertanggungjawabkan uang itu ke masyarakat dan Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, ingat itu. Bapak diberikan amanah, untuk itu laksanakan amanah itu dengan sebaik baiknya," kata Wiriya.

(dra/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan