Reaksi PDIP Isu Resuffle Kabinet Jokowi Ganti Menteri Hukum dan HAM Yasonna dengan Supratman Andi

TRIBUN-MEDAN.com-  PDI Perjuangan menanggapi isu perombakan kabinet atau resuffe sejumlah menteri yang dilakukan Presiden Jokowi.

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

Hal ini merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) me-reshuffle Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Jadi kami tidak dalam posisi menerima atau menolak, hanya mengacu pada konstitusi yang ada," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Selasa (13/8/2024).

Deddy mempersilakan Jokowi jika ingin melakukan reshuffle terhadap kader PDIP di kabinet.

"Jika kader PDIP mau diganti, itu terserah dan semaunya presiden saja," ujarnya.

Baca juga: BERiTA TERBARU PSMS: Pemain Asing PSMS Asal Brasil Juninho Cabral Resmi Bergabung

Dia menuturkan, pihaknya sudah lama mendengar isu Jokowi berniat melakukan reshuffle kader PDIP.

"Jadi sikap kami hanya mendengar dan menunggu saja dan tidak ingin mencampuri masalah itu," ucap Deddy.

Deddy menegaskan, PDIP sejak awal berkomitmen secara politik untuk mengawal Pemerintahan Jokowi hingga akhir periode.

Sebab, kata dia, PDIP merupakan tulang punggung lahirnya Pemerintahan Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. 

"Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat dan presiden," tutur Deddy.

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengatakan, pihaknya belum mendengar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna diisukan akan digantikan mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Chico berharap, kalaupun terjadi reshuffle tetapi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.